Yasonna Laoly

Yasonna Laoly
Potret resmi, 2019
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Petahana
Mulai menjabat 1 Oktober 2024
Daerah pemilihan	Sumatera Utara I
Masa jabatan 1 Oktober 2019 – 23 Oktober 2019
Pengganti Irmadi Lubis
Daerah pemilihan	Sumatera Utara I
Masa jabatan 1 Oktober 2004 – 30 September 2014
Daerah pemilihan	Sumatera Utara I (2004–2009) Sumatera Utara II (2009–2014)
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia ke-30
Masa jabatan 23 Oktober 2019 – 19 Agustus 2024
Presiden	Joko Widodo
Wakil	Eddy Hiariej (2020–2023)
Pendahulu Tjahjo Kumolo (plt.) Pengganti Supratman Andi Agtas
Masa jabatan 27 Oktober 2014 – 1 Oktober 2019
Presiden	Joko Widodo
Pendahulu Amir Syamsuddin Pengganti Tjahjo Kumolo (plt.)
Informasi pribadi
Lahir	Yasonna Hamonangan Laoly 27 Mei 1953 (umur 72) Sorkam, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Indonesia
Partai politik	PDI-P
Suami/istri	Elisye Widya Ketaren ​ ​ (m. 1978; meninggal 2021)​ [1]
Anak	4
Almamater	Universitas Sumatera Utara
Profesi	Akademisi Politisi
Tanda tangan
Sunting kotak info • L • B

Yasonna Hamonangan Laoly (lahir 27 Mei 1953), akrab dengan panggilan Yassona Laoly adalah politisi Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia di Kabinet Kerja sejak 27 Oktober 2014 hingga pengunduran dirinya setelah terpilih sebagai anggota DPR RI pada 1 Oktober 2019. Namun, ia kembali ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menduduki kursi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tetapi dia kembali mengundurkan dirinya pada 19 Agustus 2024, dan Ia digantikan oleh Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Komisi II pada periode 2004–2009. Ia merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).^[2] Ia berlatar belakang sebagai aktivis organisasi, akademisi, intelektual, dan pimpinan di perguruan tinggi.

• SD Katolik Sibolga (1959–1965)
• SMP Sibolga (1965–1968)
• SMA Katolik Sibolga (1968–1972)
• S-1 (S.H) - Universitas Sumatera Utara (1978)
• S-2 (M.Sc) - Virginia Commonwealth University (1986)
• S-3 (Ph.D) - North Carolina University (1994)
• Internship in Higher Education Administration Roanoke College, Salem Virginia, USA 1983-1984^[3]

Ia mulai bekerja sebagai Pengacara & Penasehat Hukum 1978-1983, kemudian menjadi pembantu dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen pada kurun 1980-1983. Kemudian sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen (1998-1999) dan peneliti di NCSU pada tahun 1992-1994. Dia juga menjadi Asisten Riset Departemen Sosiologi and Antropologi di NCSU. Dan sejak tahun 2000 hingga saat ini ia masih menjadi dosen.^[3]

Ia mulai aktif berorganisasi sejak di BPC GMKI Medan pada 1976 dan Waka Bendahara KNPI Medan pada tahun 1983. Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris BKS PGI-GMKI Sumut-Aceh dan Ketua BKS PGI-GMKI Pusat periode 2009-2014, Ketua Umum Mahasiswa Nias. Ia terlibat dalam kepengurusan PDIP Sumatera Utara untuk rentang waktu 2000-2008. Juga sebagai Wakil Bendahara KNPI Medan dan Ketua Umum Kesatuan Mahasiswa Nias. Pada tahun 2002-2005 dia dipercaya sebagai Kepala Badiklatda PDI-P Sumut (2002-2005) dan Wakil Ketua DPD PDI-P Sumut (2000-2008).

Ia terjun ke politik praktis dengan menjadi anggota DPRD Sumut pada periode 1999-2004 dari Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, ia terpilih sebagai anggota DPR RI mewakili PDI Perjuangan dari wilayah Sumatera Utara I. Di parlemen ia duduk sebagai anggota Komisi II dan tergabung dalam Badan Anggaran DPR RI. Di MPR RI, ia menjadi Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan.

Sekarang, ia melanjutkan karier politiknya dengan kembali menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 mewakili PDI Perjuangan, berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Utara I.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjuknya menjadi Menteri Hukum dan HAM di Kabinet Kerja 2014-2019. Pro kontra mewarnai penunjukannya karena menteri yang mengurusi tentang hukum tetapi berlatar belakang politikus yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan partai politik asal. Beberapa tantangan yang dihadapinya selama ia menjabat yaitu berbagai kerusuhan yang terjadi lembaga pemasyarakatan, seperti Lapas Banceuy Bandung, Lapas Malabero Bengkulu, Lapas Kerobokan Bali. Selain itu peredaran narkoba di lapas dan bandar yang mengendalikan peredaran dibalik lapas, serta narapidana terorisme yang merencanakan teror Thamrin 2016 menjadi sorotan. Kemudian juga namanya paling menyita perhatian publik saat kisruh dualisme kepengurusan partai politik, yaitu Partai PPP dan Partai Golongan Karya, dikarenakan Laoly selaku Menkumham mengesahkan salah satu kepengurusan dari dua kubu yang sedang bertikai saling mengklaim kepengurusan yang paling sah. Hal itu menyebabkan adanya kesan pemerintah (dan juga partai penguasa) memihak salah satu kubu dan memicu kisruh internal. Selain itu juga, bersama DPR, minimnya produk legislasi yang dihasilkan selama tahun 2015 dan 2016 juga banyak disorot. Kariernya sebagai Menteri Hukum dan HAM resmi berakhir pada 1 Oktober 2019, setelah ia melayangkan surat pengunduran dirinya ke Presiden Joko Widodo untuk menjadi anggota DPR periode 2019 - 2024.^[4]

Tidak lama dilantik sebagai anggota DPR-RI periode 2019-2024 ia kembali mengundurkan diri dari posisinya sebagai wakil rakyat dikarenakan penunjukan kembali dirinya sebagai Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Maju pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo periode 2019-2024.

• Ketua Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara (1999-2004)
• Anggota DPR RI (2004–2014)
  • Anggota Komisi III (2004–2009)
  • Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan MPR RI (2004–2009)
  • Wakil Ketua Pansus RUU Pemilihan Presiden (UU 42 tahun 2008)
  • Anggota Komisi II (2009–2014)
  • Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI (2009–2014)
  • Anggota Badan Anggaran (2009–2013)
  • Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI (2013–2014)
• Menteri Hukum dan HAM (2014–2019)
• Anggota DPR RI (2019–2024) (mengundurkan diri)
• Menteri Hukum dan HAM (2019-2024)
• Anggota DPR RI (2024–sekarang)
• Komisaris Utama PT Siloam International Hospitals Tbk (2024-sekarang)

Yasonna Laoly merupakan penganut Kristen Protestan yang berasal dari Suku Nias. Ia menikah dengan Elisye Widya Ketaren dan sudah dikaruniai empat orang anak.^[5] Pada Kamis, 10 Juni 2021 sore, Elisye Widya Ketaren meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan dan disemayamkan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.^[6]

• Outstanding Graduate Student Award Virginia Commonwealth University 1986
• Alpha Kappa Delta International Sociology Honor Society 1987
• Sigma Iota International Honor Society 1993

Pemilu	Lembaga legislatif	Dapil	Partai		Perolehan suara	Hasil
2004	Dewan Perwakilan Rakyat	Sumatera Utara I		PDI-P	Belum diketahui	Y Terpilih
2009	Dewan Perwakilan Rakyat	Sumatera Utara II		PDI-P	Belum diketahui	Y Terpilih
2019	Dewan Perwakilan Rakyat	Sumatera Utara I		PDI-P	Belum diketahui	Y Terpilih
2024	Dewan Perwakilan Rakyat	Sumatera Utara I		PDI-P	83.045	Y Terpilih

• (Indonesia) "Profil Anggota DPR RI 2004-2009 F-PDIP Dapil Sumatera Utara 1 : DR. Yasonnah H. Laoly, SH., M.Sc". Diarsipkan dari asli (HTM) tanggal 2009-01-08. Diakses tanggal 2012-07-06.
• (Indonesia) "Biografi Yasonna H. Laoly" (HTM). Diakses tanggal 2019-04-19.
• http://news.okezone.com/read/2014/12/02/17/1073502/yasonna-laoly