Unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia Agustus–September 2025

Artikel ini membahas suatu peristiwa terkini. Informasi pada halaman ini dapat berubah setiap saat seiring dengan perkembangan peristiwa dan laporan berita awal mungkin tidak dapat diandalkan. Pembaruan terakhir untuk artikel ini mungkin tidak mencerminkan informasi terkini. Silakan hapus templat ini apabila sudah lebih dari satu bulan Silakan perbaiki artikel ini atau diskusikan perubahan pada halaman pembicaraan, tetapi harap perhatikan bahwa pembaruan tanpa rujukan yang sah dan tepercaya akan dihapus. (Agustus 2025) (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

Unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia Agustus–September 2025
Bagian dari Unjuk rasa di Indonesia 2025
Searah jarum jam, dari atas: Seorang nenek bersorak pada pengunjuk rasa yang lewat di Yogyakarta Pengemudi ojek berunjuk rasa di depan gerbang DPRD Sumut Polisi mempersiapkan blokade sementara seorang miskin mencari plastik botol di Medan DPRD Jawa Barat setelah dibakar oleh pengunjuk rasa Mahasiswa berunjuk rasa di depan Mapolda Metro Jaya
Tanggal	25 Agustus 2025 (2025-08-25) – sekarang (3 minggu dan 4 hari)
Lokasi	Indonesia dengan protes solidaritas di Malaysia, Jerman, Australia, Amerika Serikat, dan Belanda.[1][2][3][4]
Sebab	Kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pernyataan yang kontroversial dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ahmad Sahroni[5] dan anggota DPR lainnya Kontroversi RAPBN 2026[6] Kenaikan pajak bumi dan bangunan[7] Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal[8] Kematian Affan Kurniawan
Tujuan	lihat Daftar tuntutan
Metode	Unjuk rasa Aktivisme Internet Aktivisme mahasiswa Vandalisme Kerusuhan Penjarahan Pembakaran disengaja Cacerolazo
Status	Sedang berlangsung Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya dan Adies Kadir "dinonaktifkan" sebagai anggota DPR RI oleh NasDem, PAN dan Golkar.[9][10][11] Pencabutan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat[12] Perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto yang menyebabkan pencopotan Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan[13]
Pihak terlibat
Demonstran (tidak ada otoritas terpusat) Serikat pelajar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Pelajar sekolah menengah[14] Serikat buruh dan pengojek daring Anarkis Didukung oleh: Sejumlah pemengaruh[a] Pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat Kepolisian Negara Republik Indonesia Korps Brigade Mobil Korps Sabhara Tentara Nasional Indonesia Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Korps Marinir Indonesia Badan Intelijen Negara[16] Satuan Polisi Pamong Praja[17][18]
Tokoh utama
Demonstran: (tidak ada pemimpin terpusat) Pemerintah: Prabowo Subianto Puan Maharani Ketua DPR Listyo Sigit Prabowo Agus Subiyanto Ahmad Sahroni
Jumlah korban
2 korban jiwa[19][20] 3,400+ ditangkap[b] 500+ orang luka-luka[37] 3 orang hilang[38] Beberapa terluka
Netral 7 korban jiwa[c] Korban terluka belum terhitung dan terdata. Total korban 9 korban jiwa[44] 3,400+ orang ditahan 500+ orang luka-luka 3 orang hilang[45]

Pada 25 Agustus hingga awal September 2025,^[46][47][48] unjuk rasa terjadi di disertai kerusuhan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Unjuk rasa ini awalnya dipicu oleh protes terhadap adanya tunjangan baru bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yakni berupa tunjangan perumahan.^[49][50] Selain itu juga didorong oleh adanya kenaikan pajak bumi dan bangunan yang terjadi di beberapa wilayah, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan kenaikan biaya hidup.

Unjuk rasa kemudian meluas menjadi bentrokan yang lebih besar setelah seorang pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, ditabrak dan terlindas oleh kendaraan lapis baja polisi yang berusaha menerobos massa saat terjadi kericuhan di Jalan Penjernihan I, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat.^[51] Kematian Affan memicu gelombang protes masyarakat, terutama dari sesama pengemudi ojek daring dan mahasiswa.^[52]

Unjuk rasa ini dipicu oleh usulan tunjangan perumahan baru untuk anggota parlemen. Tunjangan yang diusulkan, sebesar Rp50 juta per bulan, sepuluh kali lipat dari upah minimum DKI Jakarta, ditambah dengan tunjangan makanan, transportasi, dan gaji pokok yang sudah ada, memicu kemarahan masyarakat umum. Frustrasi ekonomi semakin parah akibat kenaikan biaya makanan dan pendidikan, pemutusan hubungan kerja massal, serta kenaikan pajak properti yang diberlakukan oleh pemerintah daerah sebagai akibat pemotongan dana dari pemerintah pusat.^[54]

Protes tersebut juga dipicu oleh pernyataan kontroversial dari anggota DPR sebagai tanggapan atas ketidakpuasan yang semakin meningkat di kalangan masyarakat umum, yang dianggap tidak peka. Anggota DPR dari Partai NasDem Nafa Urbach mendukung kenaikan tunjangan dengan alasan bahwa anggota DPR mengalami kesulitan perjalanan menuju tempat kerja. Dia kemudian meminta maaf di media sosial menyusul reaksi publik atas pernyataannya. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dari partai yang sama menyebut masyarakat umum yang menuntut pembubaran parlemen sebagai "orang terbodoh di dunia," Sahroni kemudian mengklarifikasi pendiriannya dan membela sesama anggota parlemen. Anggota parlemen lain dari Partai Amanat Nasional dan mantan pelawak Eko Patrio mengunggah video parodi nirempati, yang dipandang sebagai ejekan terhadap kekhawatiran publik.^[55]

Sebuah laporan dari BBC Indonesia menghitung bahwa pendapatan resmi anggota DPR lebih dari Rp100 juta per bulan berdasarkan pengungkapan bahwa anggota DPR menerima tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan, dan bersama dengan gaji serta tunjangan lainnya, total pendapatan resmi mereka dapat mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan.^[56] Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), sebuah lembaga swadaya masyarakat, berpendapat bahwa laporan BBC tersebut tidak memperhitungkan take-home pay anggota DPR yang dapat mencapai Rp230 juta per bulan atau sekitar Rp2,8 miliar per tahun. Angka ini berasal dari data Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR untuk periode 2023–2025. Total anggaran gaji dan tunjangan bagi 580 anggota DPR diperkirakan mencapai Rp1,6 triliun pada 2025, meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya (Rp1,2 triliun pada 2023 dan Rp1,18 triliun pada 2024).^[57] Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sekaligus mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahfud MD, membantah klaim bahwa gaji anggota DPR tidak akan mencapai Rp250 juta per bulan, dengan menegaskan justru total pendapatan mereka bisa mencapai miliaran rupiah setiap bulannya.^[58]

Affan Kurniawan adalah seorang pengemudi ojek daring yang meninggal dunia setelah tertabrak dan terlindas kendaraan taktis Brimob berjenis Barakuda dalam sebuah insiden di lokasi unjuk rasa. Menurut sejumlah saksi mata, Affan sebelumnya jatuh setelah terpeleset saat berusaha menyeberang jalan, lalu tertabrak dan dilindas kendaraan tersebut.^[59] Walaupun berada di sekitar lokasi demonstrasi, ia tidak ikut serta dalam aksi tersebut.^[60] Peristiwa ini kemudian memicu unjuk rasa yang lebih besar di berbagai daerah di Indonesia, sekaligus mendapat perhatian luas dari masyarakat, media nasional, perusahaan transportasi daring, dan kepolisian.^[39]

Pada awal demo 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR RI, massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait isu ekonomi dan hukum. Terkait isu ekonomi, tunjangan kepada anggota DPR menjadi sasaran protes karena dianggap terlalu tinggi dan boros, sementara dari segi hukum massa juga menuntut disahkannya RUU Perampasan Aset, serta mengkritik sejumlah RUU seperti RUU Polri dan RUU Penyiaran.^[46][49]

Unjuk rasa buruh secara nasional digelar pada Kamis, 28 Agustus 2025, berpusat di depan Gedung DPR/MPR RI dan Istana Negara, Jakarta, serta serentak di berbagai kota industri besar seperti Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Batam, Bandar Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Gorontalo, dan daerah lainnya.^[61]

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut aksi ini akan diikuti sedikitnya 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta. Ribuan buruh dari daerah lain juga menggelar aksi serupa di wilayah masing-masing.^[61]

Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah), dengan tuntutan utama perbaikan kondisi kerja dan kebijakan ketenagakerjaan. Berikut tuntutan-tuntutan tersebut:^[61]

1. Menolak upah murah dan menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen pada tahun 2026, sesuai formula MK No. 168 yang memperhitungkan inflasi (3,26%) dan pertumbuhan ekonomi (5,1–5,2%).
2. Menghapus sistem kerja outsourcing, sesuai putusan MK yang membatasi praktik tersebut hanya untuk jenis pekerjaan tertentu, namun masih banyak dilanggar termasuk di BUMN.
3. Kenaikan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan.
4. Penghapusan pajak atas THR dan pesangon, karena dianggap memberatkan pekerja yang kehilangan pekerjaan.
5. Mendesak lahirnya UU Ketenagakerjaan baru, sebagaimana mandat MK Nomor 168/PUU-XXI/2024, yang menegaskan Omnibus Law harus diganti dalam dua tahun.

Selain itu, buruh juga menuntut reformasi pajak, pembentukan Satgas PHK, pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi, serta revisi RUU Pemilu guna mendesain ulang sistem Pemilu 2029. Iqbal menegaskan, aksi ini digelar secara damai sebagai momentum untuk menekan pemerintah agar berpihak pada kepentingan pekerja..^[61]

Pada akhir Agustus 2025, Muhammadiyah juga memberikan sejumlah tuntutan terutama terkait reformasi Polri. Pernyataan resmi dari Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas berisi permintaan agar adanya Polri yang humanis, akuntabel, dan jauh dari penyalahgunaan kekuasaan. Lebih lanjut, Muhammadiyah meminta agar seluruh demonstran dibebaskan dan agar adanya ruang dialog yang terbuka antara pemerintah, DPR, dan masyarakat.^[62]

Pada 1 September, sejumlah figur media sosial memublikasikan 17+8 Tuntutan Rakyat (dinamai sebagai penghormatan pada Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus), yang memuat 25 tuntutan yang ditujukan kepada berbagai institusi pemerintah.^[63] Tuntutan tersebut merupakan ringkasan dari 211 tuntutan berbeda dari organisasi masyarakat sipil serta pernyataan dari serikat akademisi dan buruh lainnya, dan dirumuskan oleh tokoh publik (pemengaruh), diantaranya Salsa Erwina Hutagalung, Fathia Izzati, Abigail Limuria, Andovi Da Lopez, Andhyta Firselly Utami, dan Jerome Polin.^[64] Tuntutan tersebut kemudian diterima oleh perwakilan anggota DPR, Andre Rosiade dan Rieke Diah Pitaloka pada hari Kamis, 4 September 2025.^[65]

Ke-25 tuntutan tersebut dibagi menjadi 17 tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi paling lambat 5 September 2025 dan delapan tuntutan jangka panjang yang harus dipenuhi pada 31 Agustus 2026. Tuntutan jangka pendek menuntut tindakan segera dari Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, partai politik, kepolisian, angkatan bersenjata, dan kementerian ekonomi, termasuk menarik militer dari peran sipil, mencabut Undang-Undang TNI (pengesahannya telah memicu gelombang protes pada Maret 2025), membebaskan demonstran yang ditahan, menangguhkan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan memastikan kondisi kerja yang adil. Tuntutan jangka panjang berfokus pada reformasi struktural yang lebih luas, seperti audit dan reformasi Dewan Perwakilan Rakyat, merevisi undang-undang perpajakan dan antikorupsi, desentralisasi fungsi kepolisian, menghapus peran militer dalam fungsi sipil, serta memperkuat lembaga hak asasi manusia.^[66][63][67]

Simbolisasi dari 17+8 tuntutan kemudian dipresentasikan melalui tiga warna yang menjadi identitas gerakan ini, yaitu:^[68]

•   Resistance Blue (Biru Perlawanan)

terinspirasi dari warna utama gambar Peringatan Darurat yang dijadikan ikon perlawanan yang digunakan sejak Unjuk rasa RUU Pilkada 2024.

•   Brave Pink (Merah Muda Berani)

Terinspirasi dari warna hijab yang dikenakan seorang ibu-ibu yang mengikuti unjuk rasa pada 28 Agustus di Jakarta. Warna merah muda juga melambangkan bentuk kelembutan dan feminisme para ibu dan kaum perempuan.

•   Hero Green (Hijau Pahlawan)

Terinspirasi dari warna seragam khas para pengemudi ojek daring di Indonesia, menghormati Affan Kurniawan dan Rusdamdiansyah.

Pada aksi lanjutan 4 September 2025, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memberikan 13 poin tuntutan kepada pemerintah, Polri, DPR, serta militer. Tuntutan mereka meliputi meningkatkan kesejahteraan pendidik, serta menolak Dwifungsi. Berikut tuntutan-tuntutan tersebut^[69]:

1. Menurunkan tunjangan DPR yang dinilai berlebihan di tengah penderitaan rakyat.
2. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset untuk menindak tegas koruptor.
3. Melakukan reformasi total terhadap Polri dan DPR agar bersih dari mafia dan kartel kekuasaan.
4. Membebaskan aktivis mahasiswa dan rakyat yang dikriminalisasi.
5. Menghentikan tindak represif aparat terhadap demonstran, termasuk penggunaan gas air mata dan peluru tajam.
6. Melakukan evaluasi total Kabinet Merah Putih dengan mencopot menteri yang dinilai gagal.
7. Mereformasi Undang-Undang Peradilan Militer untuk mengakhiri impunitas pelanggar HAM.
8. Menuntut agar RUU KUHAP berpihak pada rakyat, bukan alat kriminalisasi.
9. Mengadili aparat yang terlibat dalam pembunuhan rakyat.
10. Menuntut realisasi 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan pemerintah.
11. Meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen demi kualitas pendidikan nasional.
12. Menolak pembentukan batalion militer di lingkungan kampus, termasuk di Universitas Riau (UNRI).
13. Menolak dwifungsi jabatan di pemerintahan yang dianggap memperkuat oligarki.

Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat menuntut 12 tuntutan sebagai berikut:^[70]

1. Hentikan brutalitas aparat kepolisian dan TNI, bebaskan seluruh peserta aksi dan aktivis pro-demokrasi yang ditangkap; bentuk tim independen untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelanggaran HAM terutama kasus kematian 10 orang warga dan massa aksi.
2. Bentuk pengadilan HAM untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM di masa lalu dan sekarang.
3. Reformasi total institusi kepolisian, dan kembalikan TNI ke barak.
4. Reformasi total sistem pemilu dan partai politik yang menjadi biang kerok kerusakan sistem demokrasi.
5. Hapuskan hak istimewa, potong gaji dan tunjangan pejabat negara, perwira tinggi, pejabat lembaga non kementerian, komisaris dan direktur BUMN hingga setara upah buruh rata-rata, yang kemudian dialihkan untuk anggaran pendidikan dan kesehatan gratis, subsidi serta program kesejahteraan bagi rakyat.
6. Batalkan kenaikan tarif pajak bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah dan mengalihkan bebannya kepada konglomerat, korporasi dan perbankan dengan memberlakukan pajak progresif.
7. Sahkan RUU Perampasan Aset untuk mengadili dan menyita aset para koruptor.
8. ⁠Turunkan harga pangan dan sembako, tarif air dan listrik, bahan bakar minyak; serta batalkan kenaikan iuran BPJS yang semakin mencekik kehidupan rakyat.
9. Hapus sistem outsourcing; memastikan jaminan kerja dan upah layak, hentikan PHK massal, dan bangun industrialisasi nasional di bawah kontrol penuh rakyat.
10. Tertibkan monopoli konsesi dan tanah telantar korporasi, distribusikan kepada rakyat melalui reforma agraria untuk menjamin keadilan dan pemerataan ekonomi.
11. Batalkan dan cabut kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi dan menindas rakyat (UU Cipta Kerja, KUHP, UU Minerba, Proyek Strategis Nasional, UU Kehutanan, RKUHAP, dan lain-lain).
12. Menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat dan gerakan rakyat di berbagai daerah untuk meneruskan perjuangan; fokus pada cita-cita perjuangan sampai tuntutan-tuntutan kita dilaksanakan oleh Rezim Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pada 25 Agustus 2025, unjuk rasa dengan tajuk Bubarkan DPR terjadi di depan Gedung DPR karena masalah anggaran DPR yang dinilai terlalu tinggi di tengah himpitan ekonomi masyarakat, selain itu massa juga menginginkan perubahan lainnya seperti terkait RUU Perampasan Aset.^[46]

Unjuk rasa juga terjadi ke Medan. Ribuan mahasiswa, pekerja, dan pengemudi ojek daring ikut serta dalam demonstrasi menuntut pemerintah pusat mencabut kebijakan pajak baru. Demonstrasi berubah ricuh ketika polisi memblokir akses jalan utama menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara. Para pengunjuk rasa merespons dengan membakar ban dan mendirikan barikade. Aparat keamanan menerjunkan satuan pengendali massa, yang menyebabkan puluhan orang luka-luka dari kedua belah pihak.^[71]

Aksi unjuk rasa juga terjadi di Medan, di mana ribuan mahasiswa, buruh, dan pengemudi ojek daring berunjuk rasa, mendesak pemerintah pusat untuk membatalkan kebijakan pajak baru. Kericuhan pecah ketika polisi memblokir akses menuju Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, sehingga memicu massa membakar ban dan membuat barikade, yang berujung bentrokan dengan puluhan orang terluka di kedua belah pihak.^[72]

Pada 27 Agustus, pengunjuk rasa di bawah komando Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjungpura menyerbu gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat, menyuarakan penolakan mereka terhadap kenaikan tunjangan anggota dewan. Lima belas pengunjuk rasa ditangkap oleh kepolisian daerah dengan dalih melakukan perlawanan dan perusakan fasilitas umum. Para pengunjuk rasa yang ditangkap dibebaskan dua hari kemudian setelah menandatangani pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.^[73]

Pada hari Kamis, 28 Agustus, ribuan pengunjuk rasa, terutama mahasiswa, aktivis politik, siswa SMA/SMK, dan anggota serikat buruh, bentrok dengan polisi di Jakarta di luar Gedung DPR.^[74] Protes yang dipimpin oleh kelompok buruh seperti Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) memulai aksinya dengan enam tuntutan utama, yaitu mengakhiri alih daya, menaikkan upah minimum, menghentikan PHK massal, dan mereformasi pajak ketenagakerjaan.^[75] Meskipun protes buruh awalnya berakhir damai, demonstrasi mahasiswa kemudian meningkat menjadi kekerasan. Ketegangan meningkat ketika beberapa mahasiswa mencoba memanjat pagar gedung DPR dan melemparkan benda-benda ke gedung, yang mendorong polisi untuk mengerahkan gas air mata dan meriam air bertekanan tinggi. Bentrokan menyebar dari kompleks DPR ke kawasan perbelanjaan di dekatnya dan bahkan ke jalan tol utama dan jalur kereta api, mengganggu transportasi umum dan menyebabkan penutupan Stasiun Palmerah dan Tanah Abang. Kekerasan memuncak pada malam hari ketika sebuah kendaraan lapis baja polisi menabrak dan menewaskan seorang ojek berusia 21 tahun bernama Affan Kurniawan di daerah Pejompongan. Insiden tragis ini, yang terekam dalam video dan menjadi viral, memicu kemarahan dan menyebabkan kerusuhan lebih lanjut. Sebagai tanggapan, kerumunan pengunjuk rasa, termasuk rekan-rekan ojek Kurniawan, berkumpul di Markas Brimob, membakar mobil dan melemparkan batu.^[75]

Ketegangan meningkat setelah sejumlah mahasiswa mencoba memanjat pagar gedung DPR dan melemparkan benda-benda ke gedung, yang mendorong polisi untuk mengerahkan gas air mata dan meriam air bertekanan tinggi. Bentrokan menyebar dari kompleks DPR ke kawasan perbelanjaan di dekatnya, hingga ke jalan tol utama dan jalur kereta api, mengganggu transportasi umum dan menyebabkan penutupan stasiun kereta Palmerah dan Tanah Abang.^[76]

Aksi protes dengan tuntutan serupa juga terjadi di Gorontalo,^[77] Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto,^[78] dan Medan.^[79] Di Banda Aceh, perwakilan buruh bertemu dengan pejabat pemerintah provinsi dan menuntut kenaikan upah minimum, penghapusan sistem outsourcing, serta pembentukan satuan tugas untuk menangani pemutusan hubungan kerja sepihak.^[80]

Aksi protes buruh ini menghasilkan kesepakatan pemerintah untuk membentuk satuan tugas dalam menangani PHK massal serta sebuah badan baru bernama Dewan Kesejahteraan Buruh.^[81] Aksi protes sempat mereda hingga kemudian muncul kabar dan foto mengenai kematian seorang pengemudi ojek, Affan Kurniawan, pada malam harinya.

Lokataru, yayasan organisasi masyarakat sipil, memperkirakan setidaknya ada 600 mahasiswa yang ditangkap dalam aksi unjuk rasa di berbagai lokasi di Indonesia. Menurut Tempo, mahasiswa yang ditangkap di Jakarta diminta untuk berjalan jongkok sejauh lima meter sebelum diberi nasi bungkus. Polisi berjanji bahwa para mahasiswa yang ditangkap akan menerima konseling dan pengawasan.^[23] Di Bogor, polisi mencegat total 197 mahasiswa yang hendak berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi protes. Menurut polisi, para mahasiswa tersebut dimobilisasi dan dikoordinasikan melalui grup WhatsApp yang menuntut mereka membayar sepuluh ribu rupiah per orang untuk membeli cat semprot.^[82][83] Sebuah surat yang beredar dari Komisi Penyiaran Jakarta menghimbau media nasional untuk membatasi peliputan aksi protes, yang memicu kritik dari sejumlah tokoh media.^[84] Ketua komisi kemudian membantah telah mengeluarkan surat tersebut,^[85][86] yang turut ditegaskan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.^[87] Farhan Nuzhadiwansyah, seorang pengamat media sosial, mencatat keberadaan pesawat Cessna yang diduga milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berputar-putar di Jakarta. Pesawat tersebut dituduh digunakan untuk mencegah aksi lanjutan dengan membuat hujan deras melalui teknologi modifikasi cuaca. Kepala badan, Suharyanto, membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa BMKG memang telah memprediksi hujan deras sebelumnya.^[88]

Protes berlanjut pada hari Jumat dengan para demonstran menuntut pertanggungjawaban atas kematian Affan Kurniawan. Seruan keadilan menyebar di media sosial, dan demonstrasi baru direncanakan di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia. Serikat Mahasiswa Seluruh Indonesia menyerukan protes terhadap kebrutalan polisi, sementara pemerintah provinsi Jakarta berjanji untuk membantu pemakaman Kurniawan.^[89] Ratusan mahasiswa Universitas Indonesia menggelar demonstrasi di luar Mabes Polri, menuntut pencopotan Kapolri.^[90] Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia juga mengorganisir pawai dari FX Sudirman ke Mabes Polri, memprotes tindakan represif aparat.^[74] Polisi anti huru hara kembali menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa yang berkumpul di Mabes Brimob. Protes tersebut menyebabkan penutupan jalan-jalan utama, dan banyak perusahaan menginstruksikan karyawan mereka untuk bekerja dari rumah.^[90]

Menanggapi kerusuhan di depan markas Brigade Mobil, pasukan marinir dan pasukan Kostrad dikerahkan untuk membentuk barikade antara massa dan brigade mobil dan menenangkan para pengunjuk rasa. Anggota marinir dan Kostrad mengevakuasi delapan kendaraan yang terbakar dari lokasi protes.^[91][92] Asisten Intelijen Kostrad Brigadir Jenderal Muhammad Nas kemudian bernegosiasi dengan para pengemudi ojek daring, berjanji untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada polisi nasional dan mendesak para demonstran untuk tidak memindahkan protes mereka ke tempat lain.^[93][94] Para demonstran di Jakarta mendapat dukungan medis dari ILUNI FKUI, yang juga mengecam keterlibatan Brimob dalam kematian Affan Kurniawan.^[95]

Sekitar pukul 16:00 WIB, ada laporan penjarahan di sebuah toko sekitar kawasan Senen setelah polisi menembakkan gas air mata ke arah demonstran.^[96]

Sekitar pukul 17:00 WIB, ketegangan unjuk rasa di dekat gedung parlemen meningkat dengan petasan dilemparkan ke dalam kompleks parlemen dan CCTV di sekitar kompleks dirusak. Satu jam kemudian, hujan deras memaksa sebagian besar demonstran mencari tempat berteduh, meskipun beberapa di antaranya tetap bertahan.^[97]

Unjuk rasa di Jakarta terus berlanjut hingga malam, dengan demonstran menjebol gerbang di dekat Sekretariat Jenderal DPD RI sekitar pukul 20:00 (WIB). Aparat keamanan, termasuk Brimob dan TNI, merespons dengan mendorong massa mundur dan mendirikan barikade pengganti pagar yang rusak.^[98]

Sepanjang malam, diduga penyusup membakar dan menjarah halte Senen Toyota Rangga di dekat markas Brimob di Senen dan halte Polda Metro Jaya yang berada di depan markas Polda Metro Jaya, serta halte Senayan Bank Jakarta dekat kompleks Stadion Gelora Bung Karno.^[99][100] Selain itu, stasiun Istora Mandiri dan stasiun Senayan Mastercard mengalami kerusakan parah. Akibat unjuk rasa, Transjakarta menghentikan operasinya di seluruh kota pada pukul 22:11 WIB, sementara MRT Jakarta hanya beroperasi terbatas dari Lebak Bulus hingga Blok M BCA.^[101]

Pada hari yang sama, seorang pembuat konten YouTube ternama, Jerome Polin, secara daring mengaku mendapatkan tawaran untuk membuat konten yang berisi narasi ajakan untuk berdamai antara dan diunggah ramai-ramai pada 1 September 2025. Dalam keterangannya, ia menyatakan bahwa tawaran tersebut bernilai 150 juta, dan narasi yang dibuat harus sesuai arahan.^[102]

Selain itu juga terjadi unjuk rasa dan kericuhan di Papua, tepatnya di Manokwari dan Sorong, unjuk rasa tersebut bukan terkait unjuk rasa terhadap DPR RI maupun Pemerintah Pusat yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Namun memprotes pemindahan empat anggota Negara Federal Republik Papua Barat (NRFPB) yang menjadi terdakwa kasus makar yaitu Abraham Goram Gaman, Maksi Sangkek, Piter Robaha, dan Nikson Mai. Pemindahan tersebut dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2025.^[103][104] Berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung tertanggal 24 Juli 2025, proses peradilan keempatnya dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar.^[105]

Empat aktivis kemerdekaan Papua tersebut ditangkap pada 28–29 April 2025 di Kota Sorong, setelah sebelumnya, pada 14 April 2025, mereka mengirimkan surat resmi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Surat tersebut, yang ditandatangani oleh Presiden Negara Federal Republik Papua Barat, Forkorus Yaboisembut, berisi permintaan kepada Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, untuk memfasilitasi dialog dan perundingan damai antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden NFRPB.^[106][107]

Selain itu, keempat aktivis tersebut juga menyerahkan surat dan dokumen pendukung yang memuat latar belakang konflik serta panduan penyelesaian damai konflik di Tanah Papua berdasarkan kajian akademik. Dokumen tersebut disampaikan kepada sejumlah lembaga dan instansi, termasuk kantor Majelis Rakyat Papua Barat Daya, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya, Wali Kota Sorong, serta Polresta Sorong dan Polda Papua Barat Daya.^[107]

Banda Aceh

Medan

Padang

Jambi

Pontianak

Makassar

Gorontalo

Palu

Palangka Raya

Kendari

Manokwari

Manado

Kuala Lumpur

Peta Indonesia (di luar Pulau Jawa) menunjukkan di mana saja unjuk rasa terletak

Unjuk rasa juga terjadi di luar Jakarta, seperti di Banda Aceh,^[108] Medan,^[109] Surabaya,^[110] Surakarta,^[111] Pontianak,^[112] Makassar,^[113] Gorontalo,^[114][115] Palu,^[116] Padang,^[117] Jambi,^[117] Bandung,^[118] Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, Purwokerto, Semarang,^[119][120] Yogyakarta,^[121] Kudus,^[122] Demak,^[123] Madiun,^[124] Tuban,^[125] Sidoarjo,^[126] Ngawi,^[127] Malang,^[128] Kediri,^[129] Blitar,^[130] Probolinggo,^[131] Jember,^[132] Banyuwangi,^[133] Palangka Raya,^[134][135] Kendari,^[136] dan Manado.^[137]

Jakarta

Bogor

Tangerang

Bandung

Semarang

Kudus

Demak

Pati

Cirebon

Indramayu

Solo

Yogyakarta

Purwokerto

Tasikmalaya

Surabaya

Sidoarjo

Mojokerto

Ngawi

Malang

Probolinggo

Jember

Madiun

Banyuwangi

Tuban

Peta Pulau Jawa menunjukkan di mana saja unjuk rasa terletak

Di Bandung, massa membakar rumah dinas MPR dan merusak pembatas air.^[138] Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang berusaha menenangkan para pengunjuk rasa, ditolak karena ia dituduh mencoba "mengalihkan isu". Dedi hampir diserang tetapi dievakuasi oleh pasukan keamanan ke gedung DPRD Jawa Barat.^[139]

Di Surakarta, para pengunjuk rasa berkumpul di depan markas batalyon Brimob di Manahan, dipimpin oleh pengemudi ojek daring dan mahasiswa. Para demonstran dan polisi awalnya mengadakan doa bersama sebagai bentuk solidaritas sebelum ketegangan meningkat menjadi bentrokan besar-besaran.^[140] Petugas Brimob berusaha membubarkan massa menggunakan gas air mata dan meriam air. Namun, gas air mata tersebut justru terpancar kembali ke arah satuan Brimob akibat perubahan arah angin yang tiba-tiba, sehingga menyebabkan kekacauan dan memaksa mereka mundur.^[141] Kerusuhan berlanjut hingga malam hari dan dilaporkan disusupi oleh provokator yang melakukan vandalisme dan merusak fasilitas umum.^[142]

Di Surabaya, pengunjuk rasa menuntut pembebasan dan kompensasi bagi seluruh demonstran pada hari sebelumnya serta pemecatan dan proses hukum bagi anggota polisi yang terlibat dalam kematian Affan Kurniawan. Massa melemparkan benda dan diduga molotov ke arah polisi, menyebabkan kebakaran di sisi timur Grahadi dan Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Api membakar beberapa sepeda motor dan menimbulkan asap hitam pekat ke udara.^[143]

Hingga sekitar pukul 19.31, unjuk rasa masih berlangsung di Surabaya. Demonstran yang telah didesak mundur dari Jalan Gubernur Suryo menyebar ke Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Pemuda, terus melempar batu ke arah polisi dan membakar pembatas jalan. Api muncul di dua titik; di depan Polsek Tegalsari dan di depan McDonald’s. Polisi yang dilengkapi tameng balistik tetap bertahan. Kerusuhan memaksa beberapa gerai cepat saji seperti Richeese dan McDonald’s tutup, begitu juga dengan dealer mobil di sekitar Basuki Rahmat. Lalu lintas di pusat kota lumpuh, dan polisi terus menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.^[144] Kerusuhan juga membuat beberapa rute bus kota dialihkan, dan akhirnya berhenti beroperasi sepenuhnya sebelum pukul 21.00, tanpa kejelasan kapan dilanjutkan kembali.^[145]

Di Tangerang, polisi setempat melakukan patroli di stasiun kereta api dan gerbang tol untuk mencegah mahasiswa dari wilayah tersebut bergabung dengan unjuk rasa.^[146]

Di Pontianak, pengunjuk rasa menyuarakan penolakan kenaikan tunjangan anggota DPRD, pemecatan Kapolres Pontianak terkait dugaan kekerasan polisi pada aksi sebelumnya, menuntut pemerataan pembangunan di seluruh Kalimantan Barat, mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset, serta menagih janji pemerintah untuk membuka lapangan kerja. Massa berusaha menduduki gedung DPRD provinsi dan membakar ban, memicu polisi turun tangan dengan gas air mata dan kendaraan taktis untuk membubarkan kerumunan.^[147]

Di Makassar, para pengunjuk rasa memblokir jalan raya Trans Sulawesi dengan membakar ban bekas.^[148] Pada malam harinya, mereka membakar kompleks DPRD Makassar, termasuk mobil dan sepeda motor yang terparkir di sana. Para pengunjuk rasa juga merusak ATM di dekat pos jaga.^[149][150] Insiden tersebut menghentikan rapat pleno dan para pesertanya dievakuasi dari api, termasuk Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.^[151] Seorang pegawai negeri sipil tewas karena melompat dari lantai empat untuk menyelamatkan diri dari api, dan korban lainnya ditemukan oleh petugas pemadam kebakaran.^[152]

Tidak lama setelah itu, kompleks DPRD Sulawesi Selatan mengalami kebakaran yang menghanguskan sejumlah fasilitas penting, mulai dari ATM Centre, Ruang Paripurna, Sekretariat, Musala, hingga beberapa ruang fraksi dan beberapa unit mobil.^[153][154] Peristiwa tragis ini juga memakan korban jiwa, dengan empat orang dilaporkan tewas, yang terdiri dari seorang staf, seorang fotografer, seorang anggota Satpol PP, dan seorang kepala seksi kecamatan Ujung Tanah.^[154]

Di Yogyakarta, berlangsungnya unjuk rasa bertajuk "Reformasi Polri". Aksi ini semula diagendakan sebagai konsolidasi gagasan pada pukul 15.00 WIB di Universitas Islam Indonesia Cik Di Tiro. Pamflet konsolidasi tersebut turut disebarkan oleh sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), di antaranya BEM KM UGM, BEM ISI Yogyakarta, serta BEM dari berbagai kampus lain di Yogyakarta.^[155]

Aksi unjuk rasa dimulai pada pukul ratusan 16.30 WIB^[156] ketika mahasiswa dan masyarakat bergerak ke gerbang utama Polda DIY. Kericuhan terjadi ketika sebagian massa membakar tenda pleton dan merusak mesin ATM, disertai suara kaca pecah dan kobaran api di sekitar Mapolda. Meski demikian, tidak semua peserta aksi bertindak anarkis. Massa driver ojek daring yang sejak awal hadir berusaha meredam situasi agar kerusuhan tidak meluas. Hingga 17.44 WIB, massa masih bertahan di halaman Mapolda DIY.^[157] Para pengunjuk rasa, yang awalnya memblokir jalan menuju markas polisi, membuka jalan bagi mobil Sultan Yogyakarta Hamengkubuwono X, yang mengunjungi kompleks tersebut bersama kedua putrinya.^[158]

Setibanya di Mapolda, Sultan bertemu dengan jajaran kepolisian dan militer untuk membicarakan langkah penanganan kerusuhan serta mencari solusi agar situasi tidak semakin memburuk. Dalam kunjungannya, Sultan mengimbau para pengunjuk rasa untuk menjaga ketertiban, menahan diri dari tindakan anarkis, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian. Ia juga menegaskan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah, aparat, dan masyarakat sipil guna menemukan jalan keluar yang adil tanpa mengorbankan keamanan publik.^[159] Sultan menekankan bahwa suara mahasiswa dan masyarakat harus didengar, namun perbedaan pendapat tidak boleh diekspresikan dengan cara yang merusak fasilitas umum maupun mencederai orang lain. Ia menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat, sembari memastikan bahwa hak berekspresi warga tetap dihormati.^[160]

Sultan juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Affan Kurniawan, salah satu korban kericuhan di Jakarta, dan menyinggung persoalan delapan orang yang sempat ditahan polisi pada aksi sebelumnya. Ia mengimbau agar proses hukum berjalan transparan dan hak-hak para peserta aksi tetap dihormati, sambil menekankan bahwa aspirasi mahasiswa dan masyarakat harus didengar dengan cara yang damai.^[161]

Di Bengkulu, unjuk rasa yang dipimpin mahasiswa dan organisasi pemuda awalnya berlangsung damai ketika 30 perwakilan mahasiswa diizinkan bertemu dengan anggota DPRD provinsi. Namun, pada siang hari aksi berubah ricuh ketika para demonstran mendorong mundur polisi dan mencoba merobohkan pagar gedung serta hiasan tiang bendera. Polisi merespons dengan gas air mata dan menangkap 7 mahasiswa yang kemudian segera dibebaskan.^[162][163] Para demonstran membubarkan diri pada sore hari setelah turun hujan.^[164] Akibat kericuhan tersebut, dilaporkan 10 personel polisi termasuk satu dengan luka tusuk serta puluhan mahasiswa mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit terdekat.^[165][166]

Di Kendari, para demonstran merobohkan gerbang gedung Polda Sulawesi Tenggara sekaligus menggelar aksi di sekitar kantor gubernur dan gedung DPRD provinsi. Para demonstran, yang mayoritas mahasiswa dari Universitas Halu Oleo dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, mengancam akan menggelar aksi lebih besar pada 1 September sebelum akhirnya membubarkan diri.^[167]

Hingga Sabtu pagi, 30 Agustus 2025, unjuk rasa masih berlangsung di Jakarta, tetapi jumlahnya sebagian besar telah mereda setelah pukul 06.00.^[168] Ratusan orang masih berada di depan kompleks parlemen hingga pukul 05.00. Beberapa orang terlihat berteriak kepada petugas polisi yang berjaga di balik pagar DPR. Sejumlah pengguna jalan seperti taksi dan sepeda motor pengangkut pedagang sayur mulai melintasi Jalan Gatot Subroto di depan DPR yang sebelumnya ditutup oleh para demonstran.^[169]

Pada dini hari tanggal 30 Agustus, Hotel Sahid Surabaya yang terletak di dekat Stasiun Gubeng, mengalami kerusakan yang cukup parah di tengah kekacauan yang menyebar dari unjuk rasa di gedung negara Grahadi. Para tamu melaporkan bahwa sekitar pukul 01.30 dini hari, sekelompok orang mulai melempari lobi kaca hotel dengan batu, batu ampar, tempat sampah, dan bahkan rambu-rambu lalu lintas yang dibongkar. Seorang tamu, Wahyu, menceritakan bagaimana kelompok itu tampaknya sebagian besar adalah anak muda, beberapa membawa parang panjang, dan menargetkan bagian depan hotel dengan intens, menghantam pintu kaca dan menyebabkan kerusakan struktural. Kekerasan meningkat ketika para pengunjuk rasa juga membakar pos-pos polisi di dekatnya dan menjarah peralatan polisi seperti CPU dan rompi, menambah kericuhan di tempat kejadian.^[170]

Karena pembakaran dan vandalisme di tujuh halte bus, yakni halte Polda Metro Jaya, Senen Toyota Rangga, Senen Sentral, Senayan Bank Jakarta, dan Gerbang Pemuda,^[171] Transjakarta menghentikan layanan di semua rute pada pagi hari Sabtu, 30 Agustus 2025.^[172] Pada pukul 11:30 pagi, beberapa rute Mikrotrans dan Koridor 11 (Pulo Gebang–Kampung Melayu) secara bertahap memulihkan layanan.^[173] Stasiun MRT Istora juga dirusak, dengan mesin penjual otomatis dan kamera CCTV dijarah.^[174] Pemerintah Daerah Jakarta mengumumkan bahwa layanan Transjakarta dan MRT akan digratiskan selama seminggu karena upaya pemulihan masih berlangsung.^[175]

Orang-orang mulai berkumpul di depan kediaman pribadi Ahmad Sahroni di Tanjung Priok pada pukul 15.00 WIB meskipun ada pengawalan ketat di depan gang. Awalnya, para pengunjuk rasa datang untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap pernyataan Sahroni sebelumnya. Kerusuhan terjadi ketika beberapa pengunjuk rasa merusak gerbang depan rumah Sahroni dan mengambil barang-barang mewah dari dalam kediamannya, termasuk patung Iron Man seukuran manusia yang muncul dalam banyak rekaman. Tesla Model X dan Lexus RX450h+ milik Sahroni juga dirusak. Rekaman video dari lokasi kejadian juga menunjukkan uang dolar Singapura dibagikan kepada massa. Massa juga terdengar meneriakkan "Duit rakyat" ketika mereka mengeluarkan barang-barang mewah tersebut dari rumahnya.^[176]

Setelah rumah Sahroni dijarah, massa terus berkumpul di kediaman pribadi Eko Patrio di Setiabudi, Jakarta Selatan, sekitar pukul 22.05, meskipun dijaga ketat oleh aparat keamanan. Awalnya, massa hanya bertahan di depan gerbang perumahan karena penjagaan yang ketat dan kehadiran TNI. Namun, seiring bertambahnya jumlah massa, petugas keamanan dan tentara yang menjaga rumah Eko akhirnya membiarkan massa memasuki area tersebut. Sejak pukul 21.55, terdapat laporan bahwa rumah tersebut telah dijarah, termasuk kulkas, dispenser air, TV, sepatu, dan karpet yang dilempar keluar dari rumah meskipun dijaga oleh TNI.^[177]

Setelah rumah Eko, massa berkumpul di rumah Uya Kuya di Duren Sawit, Jakarta Timur. Dilaporkan bahwa massa memasuki rumahnya setelah merobohkan pagar, sambil meneriakkan "Hancurkan", dan rumah tersebut dijarah bersama kucing peliharaannya, sapu lidi, dan rak pakaian. Uya Kuya menjawab bahwa ia dan keluarganya baik-baik saja, dan telah "menerimanya, meskipun sedih karena kucingnya juga dijarah".^[178][179]

Malam harinya, pukul 22.00, listrik di sekitar Markas Brigade Mobil padam, dan kekacauan pun terjadi ketika pasukan polisi menggunakan gas air mata dan tembakan untuk membubarkan massa. Pada jam-jam berikutnya, angkatan bersenjata dan polisi melakukan operasi penyisiran untuk membasmi para perusuh di wilayah Kwitang.^[180]

TikTok menangguhkan sementara akses fitur siaran langsung selama beberapa hari ke depan dengan alasan meningkatnya kekerasan pada aksi unjuk rasa yang terjadi di Indonesia.^[181] Di saat yang bersamaan, Instagram juga sempat menghilangkan fitur siaran langsungnya, dan pada saat fiturnya kembali, muncul teks peringatan sembulan bahwa untuk melakukan siaran langsung, pengguna harus merupakan akun publik yang memiliki pengikut minimal 1.000 pengikut.^[182]

Menurut perbincangan dan tautan-tautan yang tersebar di media sosial, khususnya di X (Twitter), banyak oknum bayaran yang berjaket ojek daring, dengan tujuan menyamar sebagai demonstran dan menyulut fasilitas umum.^[183]

Pada malam hari, Prabowo mengadakan dialog dengan perwakilan dari 16 organisasi masyarakat Islam, termasuk Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII), al-Irsyad, dan Persatuan Islam di kediamannya di Hambalang.^[184]

Seorang reporter TVOne yang diidentifikasi sebagai Leo Chandra dilaporkan ditahan dan dianiaya oleh polisi saat menyiarkan secara langsung di dekat pos pemadam kebakaran di Koja, Jakarta Utara. Rekaman video yang beredar di media sosial tampak menunjukkan dirinya ditangkap secara paksa dan dipukul saat siaran langsung berlangsung.^[185]

Di Surabaya, kerusuhan berlanjut hingga dini hari tanggal 30 Agustus. Hotel Sahid Surabaya, yang terletak di dekat Jalan Pemuda, mengalami kerusakan dan penjarahan yang cukup parah setelah para pengunjuk rasa didesak mundur dari Grahadi. Para tamu melaporkan bahwa sekitar pukul 01.30 dini hari, massa mulai melempari lobi hotel yang terbuat dari kaca dengan batu, batu ampar, tong sampah, dan bahkan merusak rambu-rambu lalu lintas. Massa menargetkan lobi hotel, menghantam pintu kaca dan menyebabkan kerusakan struktural. Aset dari kantor polisi terdekat, seperti komputer dan rompi polisi, juga dijarah, dan kantor polisi tersebut kemudian dibakar. Seorang tamu menceritakan bahwa kelompok tersebut tampaknya sebagian besar adalah pemuda, beberapa di antaranya membawa kelewang, dan massa meneriakkan "cair, cair" saat mereka berbaris di Monkasel.^[186]

Unjuk rasa kembali terjadi di Jalan Ahmad Yani, di mana para pengunjuk rasa berkonvoi di sepanjang jalan sebelum berkumpul di depan Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur. Aksi tersebut juga mendapat sorotan di media sosial, ketika para peserta menyiarkan langsung ke akun mereka dari lokasi. Beberapa acara dilaporkan dibatalkan akibat kerusuhan yang terjadi sepanjang tanggal 29.^[187] Demonstrasi tersebut dipelopori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Unesa), yang anggotanya bergerak dari kampus Ketintang Unesa dan berkumpul di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel sebelum melakukan long march menuju Gedung Polda Jatim.^[188]

Pada siang hari, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membagikan sembako kepada para pejalan kaki,^[189] sebelum unjuk rasa kembali terjadi di Grahadi pada malam hari. Tentara Nasional Indonesia dari Kodam V/Brawijaya turun tangan untuk mengamankan massa.^[190] Gedung Negara Grahadi di Surabaya dibakar pada pukul 22.00. Kebakaran bermula setelah para demonstran melemparkan bom molotov dan berbagai proyektil ke ruang pers yang terletak di sisi barat (atau kiri) gedung, memicu kobaran api yang dengan cepat menghanguskan bagian tersebut dan bahkan menjalar ke atap. Kepulan asap hitam tebal memenuhi cakrawala saat beberapa bagian bangunan terbakar, termasuk ruang pers yang bersebelahan dengan SMA Trimurti. Bersamaan dengan itu, pilar dan tiang gerbang dirobohkan dan dibakar, sementara kekacauan semakin parah saat para demonstran menjarah barang-barang di dalam gedung seperti karya seni dan barang berharga lainnya. Pohon-pohon di sekitarnya juga terbakar dalam kerusuhan tersebut.^{[191][192][193]} Pukul 23.06 WIB, massa membubarkan diri setelah beberapa mobil polisi dan truk datang dari arah Jalan Tunjungan, mengakhiri kumpul-kumpul di depan Gedung Negara Grahadi yang sempat menjadi tempat berkumpulnya massa hingga larut malam saat terjadi kebakaran.^[194]

Demonstrasi di Malang, Jawa Timur, meningkat menjadi kekerasan, yang menyebabkan penghancuran 16 pos polisi.^[195] Pihak berwenang menahan 61 orang, termasuk 21 anak di bawah umur, dengan rencana untuk membebaskan mereka yang tidak terlibat langsung dalam penghancuran tersebut.^[196]

Di Kediri, ribuan massa pengunjuk rasa berpakaian serba hitam menggelar unjuk rasa di depan Polres Kediri Kota pada Sabtu sore, 30 Agustus 2025.^[129] Mereka sebelumnya bergerak dari Taman Sekartaji menuju Mapolres Kediri Kota dan sempat melakukan orasi singkat sebelum melemparkan berbagai benda ke arah petugas kepolisian, termasuk bom molotov. Pengunjuk rasa merusak kantor metrologi, menggulingkan empat mobil polisi, dan membakar tiga unit motor. Mereka juga merusak dan membakar gedung DPRD Kota Kediri dan melakukan penjarahan. Sebagian massa kemudian bergerak ke kantor DPRD dan pemerintah Kabupaten Kediri, serta kantor Samsat Kabupaten Kediri, dan melakukan hal yang sama.^[106] Penjarahan juga terjadi di Museum Bhagawanta Bhari yang terletak di belakang gedung Pemkab Kediri dan mengakibatkan hilangnya sejumlah artefak.^[197] Sebanyak 123 terduga pelaku telah ditangkap oleh Polres Kediri Kota.^[198]

Di Mataram, ibu kota Nusa Tenggara Barat, pengunjuk rasa membakar kompleks DPRD provinsi dan menjarah barang-barang berharga di dalam gedung.^{[199][200][201]} Gedung DPRD kota juga mengalami kerusakan di Pekalongan,^[202] Madiun,^[203] dan kantor kabupaten rusak di Cirebon.^[204]

Anggota DPR dari Komisi XI terlihat di Sydney dan dihadapkan oleh seorang mahasiswa Indonesia di tengah demonstrasi dalam negeri. Mahasiswa tersebut menjelaskan kepada media bahwa para anggota sengaja menghindari mahasiswa, menambahkan bahwa mereka telah membatalkan perjalanan ke Pegunungan Biru sementara ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun (Golkar) dilaporkan akan ikut serta dalam Maraton Sydney.^[205] Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) mengecam kunjungan "kerja" oleh anggota dewan tersebut.^[206] Misbakhun kemudian menjelaskan bahwa ia tidak akan mengikuti maraton tersebut dan sudah kembali ke Jakarta pada 30 Agustus.^[207]

Di Palangka Raya, sejumlah mahasiswa dan organisasi kepemudaan mengepung Markas Polda Kalimantan Tengah dan mengirimkan ultimatum kepada kapolda untuk keluar atau mereka akan menyerbu gedung. Hal ini diabaikan, sehingga terjadi kericuhan di mana beberapa mahasiswa terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Para mahasiswa menyebutkan bahwa banyak dari yang terluka dipukuli dan diinjak-injak oleh polisi.^[208][209]

Di Kupang, mahasiswa berkumpul di depan gedung DPRD Nusa Tenggara Timur sambil membawa slogan seperti "Bubarkan DPR" dan "Polisi Pembunuh". Kapolda provinsi bertemu dengan perwakilan demonstran dan meminta mereka untuk tidak menutup jalan utama. Aksi tersebut berlangsung damai.^[210]

Di Majene, aksi mahasiswa berubah ricuh pada malam hari, ketika massa berusaha membakar gedung DPRD kabupaten dengan petasan dan bom molotov. Para demonstran mundur setelah kehabisan bom molotov, sementara polisi merespons dengan gas air mata. Api berhasil dipadamkan sehingga gedung tidak sampai terbakar.^[211]

Di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, aksi berubah menjadi kerusuhan pada malam hari yang mengakibatkan terbakarnya gedung-gedung dan kantor pemerintahan. Sebuah kantor polisi diduduki massa.^[212] Kerusuhan tersebut juga diikuti oleh penjarahan massal, termasuk di Museum Bhagawanta Bhari milik pemerintah daerah, yang mengakibatkan hilangnya banyak artefak bersejarah yang berharga.^[213] Bupati Kediri, Hanindhito Himawan, menyerukan agar para demonstran mengembalikan artefak, dengan menyatakan bahwa penjarahan museum adalah tindakan yang tidak pantas.^{[214][rujukan rusak]}

Pada 30 Agustus, Rheza Sendy Pratama (21 tahun), seorang mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, meninggal di depan Markas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman. Menurut ayahnya, Rheza sempat berpamitan pada Sabtu malam dengan dalil pergi minum kopi bersama teman SMK di dekat Tugu Yogyakarta.^[215] Menurut Forum BEM DIY, Rheza ikut serta dalam aksi sebagai bagian dari gerakan mahasiswa. Saat demonstrasi memanas dan aparat menembakkan gas air mata, sepeda motor yang dikendarainya mendadak mogok. Rheza kemudian diduga dipukuli oleh polisi, sebelum dibawa ke RSUP Dr. Sardjito pada pukul 18.30 WIB dan dinyatakan meninggal pada pukul 19.06 WIB.^[216]

Rheza dimakamkan pada hari yang sama setelah dinyatakan meninggal di Sleman. Forum BEM DIY menggelar long march dari Universitas Gadjah Mada menuju tempat peristirahatan terakhir Rheza. Pihak keluarga menyatakan menolak autopsi, dan setelah Kapolda DIY Irjen Anggoro Sukartono menjenguk keluarga, mereka juga menyatakan tidak akan membuat laporan polisi. Sultan Hamengkubuwono X menyerukan agar polisi daerah mengusut kematian Rheza.^[217] Anggoro juga mengatakan pihaknya masih menyelidiki insiden tersebut dan belum dapat memverifikasi bahwa video viral memperlihatkan pemukulan terhadap Rheza.^[218]

Di Jerman, sebuah demonstrasi kecil digelar di Aachen, di alun-alun kota^[219]. Para demonstran membawa spanduk yang menjelaskan kisah tentang apa yang mereka perjuangkan, serta penyebab yang memicu demonstrasi massal. Mahasiswa Indonesia serta imigran Indonesia lainnya menghadiri aksi tersebut.

Pada pukul 01.41 WIB, penjarahan rumah-rumah pejabat publik kembali berlangsung dengan dijarahnya rumah Sri Mulyani di Bintaro Jaya Sektor 3A, Tangerang Selatan. Perhiasan, lukisan, dan aset-aset pribadi Sri Mulyani dicuri oleh masyarakat setempat. Situasi setelahnya dapat kondusif pada pukul 03.00 WIB dini hari.^[220][221] Sejak tengah malam, para pengunjuk rasa juga berkumpul di depan kediaman pribadi Ketua DPR, Puan Maharani, di Menteng. Para pengunjuk rasa menuntut Puan untuk keluar dari kediamannya dan menemui para pengunjuk rasa, meskipun keberadaannya saat itu tidak diketahui.^[222]

Pukul 04.45 pagi, kediaman mantan suami Nafa Urbach, Zack Lee, yang dikira kediaman dari Nafa Urbach di Bintaro, Tangerang Selatan, juga dijarah oleh para pengunjuk rasa. Para petugas keamanan yang berjaga di area tersebut dikabarkan tak kuasa menahan massa yang berusaha menerobos masuk ke rumahnya karena jumlah mereka lebih banyak. Penjarahan hanya berlangsung selama 15 menit, dengan barang-barang yang paling banyak dijarah antara lain kulkas, pakaian bermerek, dan TV.^[223]

Pada pagi hari tanggal 31 Agustus, situasi di luar kompleks DPR di Jakarta telah berangsur tenang. Polisi anti huru hara tetap melakukan penjagaan keamanan tingkat tinggi di pintu masuk gedung DPR di sepanjang Jalan Gatot Subroto, tetapi demonstrasi massa tampaknya sebagian besar telah mereda pada saat itu.^[224] Petugas kebersihan mulai membersihkan puing-puing dari jalan-jalan yang terdampak kerusuhan sebelumnya, termasuk di Senayan, Semanggi, dan Kwitang, dengan mengerahkan lebih dari seribu pasukan oranye, penyapu jalan, truk sampah, dan kendaraan utilitas untuk segera memulihkan ketertiban.^[225] Sementara, hari bebas kendaraan (CFD) tetap diadakan Pemprov DKI Jakarta, sambil juga memperbaiki fasilitas-fasilitas umum yang dirusak baik oleh massa maupun aparat. MRT Jakarta dan Transjakarta yang mengalami kerusakan cukup parah, digratiskan selama seminggu sebagai bentuk "pembenahan" dari Kota Jakarta pasca protes.^[226][227]

Pada siang harinya, Partai Nasdem memutuskan untuk menonaktifkan kedua anggota partainya sekaligus anggota DPR yang melakukan pernyataan kontroversial, yaitu Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Mereka resmi dinonaktifkan per tanggal 1 September 2025. Partai Nasdem beralasan bahwa mereka telah mendengarkan aspirasi masyarakat dan kedua anggota tersebut dianggap tidak sesuai lagi dengan perjuangan partai.^[228] Menyusul hal tersebut, dua anggota DPR lain yang melakukan tindakan kontroversial dinonaktifkan oleh PAN, yaitu Uya Kuya dan Eko Patrio. Sebelumnya, mereka juga telah meminta maaf dan terjadi penjarahan rumah mereka sepanjang tanggal 29 dan 30 Agustus 2025.^[229]

Pada pukul 12.10, Presiden Prabowo Subianto memanggil semua ketua partai koalisi pemerintah ke Istana Negara, termasuk Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani.^[230] Presiden juga memanggil ketua partai oposisi, termasuk Megawati Sukarnoputri dan Ketua DPR Puan Maharani.^[231] Setelah pertemuan ini, Prabowo mengumumkan bahwa para pemimpin fraksi parlemen telah sepakat untuk mencabut tunjangan perumahan dan juga memberlakukan moratorium perjalanan dinas ke luar negeri. Ia juga mengklaim, tanpa bukti konkret, bahwa aksi unjuk rasa ini "ada tanda-tanda pelanggaran hukum, bahkan unsur-unsur makar dan terorisme."^[232] Ia juga menyatakan bahwa pemerintah akan menghormati kebebasan berbicara sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Kovenan Hak Sipil Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998.^[233]

Di Blitar, sejumlah orang dilaporkan berupaya menyerang Kantor Polres Blitar Kota mulai Sabtu hingga Minggu, 30-31 Agustus 2025. Sempat terjadi dua kali bentrokan antara massa dengan pihak kepolisian di simpang empat Jalan Sudirman yang terletak sekitar 150 meter dari Markas Polres Blitar Kota. Bentrokan pertama terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 21.30 WIB dan kedua pada Minggu dini hari sekitar pukul 02.00 WIB.^[130] Sejumlah orang juga melakukan upaya pembakaran, perusakan, dan penjarahan di Kantor DPRD Kabupaten Blitar. Massa dilaporkan datang secara bergantian dalam empat gelombang dengan jumlah terbanyak di gelombang terakhir. Akibat kerusuhan ini, Kantor DPRD Kabupaten Blitar nyaris terbakar dan telah kehilangan sejumlah barang.^[107] Kompas melaporkan sebanyak 143 orang telah ditangkap dalam kasus upaya penyerangan Polres Blitar Kota, sebagian dari mereka adalah pelaku kerusuhan di Kota dan Kabupaten Kediri dan mayoritas berada di bawah pengaruh minuman keras dan narkoba. Di antara mereka, ada lima warga Jawa Tengah yang baru beberapa hari sampai di Blitar.^[130]

Di Mamuju, Sulawesi Barat, demonstrasi yang digelar mahasiswa di depan Kabupaten Mamuju dan gedung DPRD Sulawesi Barat berujung ricuh. Pengunjuk rasa membawa bendera Indonesia yang diikat bersama dengan bendera Jolly Roger Bajak Laut Topi Jerami, simbol perlawanan yang diadopsi dari bendera di waralaba One Piece. Para mahasiswa berusaha mendorong masuk ke dalam gedung, yang kemudian dibalas polisi dengan tembakan gas air mata.^[234]

Di Berlin, sebuah aksi protes diselenggarakan oleh warga Indonesia di Gerbang Brandenburg. Para peserta menyanyikan Indonesia Raya sambil melambaikan bendera Indonesia. Mereka membawa spanduk serta poster buatan tangan menentang tindakan pemerintah. Sebuah pertunjukan teatrikal singkat juga digelar untuk mengenang wafatnya Affan Kurniawan. Mahasiswa Indonesia serta para pekerja turut hadir dalam aksi tersebut.^[235]

Sehubungan dengan rencana aksi unjuk rasa yang digelar oleh pengemudi ojek online di depan gedung DPR,^[236] polisi Jakarta menurunkan 5.369 personel gabungan untuk mengamankan gedung tersebut.^[237] Aksi kecil yang melibatkan organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil terjadi di depan pintu masuk utama gedung DPR,^[238] sementara pintu belakang gedung DPR relatif sepi.^[239] Aksi berjalan relatif damai, dengan mahasiswa menitikberatkan protes mereka kepada anggota DPR, bukan polisi.^[240] Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), yang sebelumnya berencana bergabung dalam aksi, membatalkan keterlibatannya,^[241] dengan alasan kondisi keamanan.^[242] Hingga pukul 18.00, sebagian besar massa telah membubarkan diri.^[243]

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat kembali bekerja dengan Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja bersama Tentara Nasional Indonesia terkait porsi anggaran negara.^[244] DPR juga berencana menggelar rapat Badan Legislasi dengan agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).^[245] Kepala Staf TNI Angkatan Darat Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa situasi telah kondusif karena langkah-langkah pengamanan sehari sebelumnya berjalan baik.^[246]

Anggota DPR Said Abdullah menyatakan bahwa rencana pencabutan kenaikan tunjangan telah diajukan ke Badan Urusan Rumah Tangga untuk dibahas. Abdullah menegaskan tunjangan rumah akan dicabut, namun tidak menjelaskan tunjangan lain apa saja yang akan ikut direduksi.^[247]

Pada 1 September, Andika Lutfi Falah, seorang pelajar berusia 16 tahun, meninggal di rumah sakit setelah koma selama 3 hari akibat luka parah saat mengikuti demonstrasi di Tangerang pada 28 Agustus.^[249] Kapolresta Tangerang mengonfirmasi kematiannya.^[250]

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan BEM Universitas Muhammadiyah Sidoarjo menggelar aksi damai di depan Mapolresta Sidoarjo. Aparat menyiapkan sekitar 700 personel gabungan, termasuk polisi, TNI, dan Satpol PP sebelum aksi dimulai,^[251] yang berjalan damai, ditutup dengan doa bersama, makan bersama, serta bakti sosial untuk warga sekitar. Aksi tersebut diapresiasi oleh Bupati Sidoarjo Subandi.^{[252][253][254]}

Di Bogor, sekelompok masyarakat sipil dan mahasiswa dari Cipayung Plus Bogor menggelar aksi bertajuk "Refleksi Demokrasi" di Jalan Sudirman, Bogor Tengah. Massa menyampaikan orasi di depan Istana Bogor, membawa sejumlah tuntutan. Dalam aksi tersebut, mereka menyoroti krisis ekonomi dan politik, serta praktik kekuasaan yang dinilai semakin jauh dari rakyat. Mereka juga mengkritik sikap arogan dan tindakan represif aparat yang menyebabkan kematian seorang pengemudi ojek daring di Jakarta. Sebanyak 700 personel keamanan dikerahkan untuk mengawal aksi ini. Demonstrasi berlangsung damai hingga selesai pada sore hari.^[255]

Di Yogyakarta, aksi duduk (sit-in) digelar di bundaran Universitas Gadjah Mada, dengan massa menuntut keadilan atas meninggalnya Affan Kurniawan dan Rheza Sendy Pratama.^[256] Aksi berlangsung sekitar dua jam sebelum massa bubar dengan tertib^[257][258] sekitar pukul 14.00.^[259] Walau sebagian melanjutkan agenda untuk berziarah ke makam Rheza.^[260]

Selain di Bundaran UGM, aksi demonstrasi juga berlangsung di depan Kantor DPRD DIY di Malioboro. Massa yang menamakan diri Gejayan Memanggil tiba pada Senin siang sekitar pukul 12.30 WIB. Setelah berorasi, massa meminta dipertemukan dengan anggota DPRD DIY. Mereka kemudian diterima Ketua DPRD DIY, Nuryadi, untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satu poin utama adalah desakan agar dilakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan atas kematian Rheza Sendy Pratama dalam demonstrasi di Polda DIY beberapa waktu lalu. Usai menyampaikan aspirasi, massa membubarkan diri pada Senin sore. Aksi di depan DPRD DIY berlangsung damai. ^[260]

Sebelumnya, sekitar 1.100 personel gabungan Polri dan TNI dikerahkan di sejumlah titik di Yogyakarta, termasuk kawasan Malioboro. Sejak pagi, warga juga menyaksikan parade militer lengkap dengan kendaraan taktis yang melintas di jalan utama kota.^[260]

Aksi serupa juga digelar di Bekasi, di mana massa bertemu dengan wali kota dan ketua DPRD kota untuk menyampaikan aspirasi.^[261] Sebuah aksi duduk serupa digelar di Bekasi, dengan para pengunjuk rasa menemui wali kota dan ketua DPRD kota untuk menyampaikan tuntutan mereka.^[262]

Di Ngawi, puluhan mahasiswa dan perwakilan masyarakat sipil berkumpul di depan gedung DPRD Kabupaten Ngawi untuk menyampaikan lima buah tuntutan, dengan menuntut lima tuntutan yang dilayangkan oleh sejumlah perwakilan mahasiswa pada akhirnya kelima tuntutan tersebut diterima oleh ketua DPRD Ngawi dan didiskusikan bersama.^[127]

Di Samarinda, Kalimantan Timur, 22 mahasiswa dari Universitas Mulawarman ditangkap karena diduga menyiapkan bom molotov untuk dibawa ke lokasi demonstrasi yang telah berlangsung sejak 30 Agustus. Dari seluruh yang ditangkap, 18 segera dibebaskan setelah diketahui tidak terlibat.^[263] Demonstrasi di Kalimantan Timur sendiri semakin memanas pada 1 September ketika ribuan mahasiswa di Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar long march menuju gedung pemerintahan di bawah payung kelompok Aliansi Mahakam.^[264][265] Ketua DPRD Kaltim menemui mahasiswa di Samarinda untuk bernegosiasi dan menenangkan keadaan, namun aksi kemudian memanas kembali setelah anggota dewan masuk ke dalam gedung.^[266] Tuntutan mahasiswa antara lain pengesahan sejumlah RUU yang lama terhenti seperti RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Masyarakat Adat, serta menuntut kenaikan gaji guru dan dosen.^[267]

Di Tarakan, Kalimantan Utara, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi payung "Aliansi Utara" berkumpul di depan gedung DPRD Tarakan.^[268] Mahasiswa menuntut anggota dewan kota untuk melakukan panggilan video langsung dengan perwakilan daerah di parlemen nasional (DPR) yang kemudian disetujui oleh ketua DPRD kota. Namun, negosiasi melalui panggilan video tersebut terhenti ketika aksi unjuk rasa berubah menjadi kericuhan.^[269] Baik DPRD kota maupun kepolisian kemudian sepakat menandatangani surat pernyataan yang menyetujui tuntutan mahasiswa.^[270]

Di Banda Aceh, unjuk rasa di halaman Gedung DPRA pada 1 September 2025 memusatkan tuntutan reformasi total DPR RI dan DPRA, reformasi Polri, penuntasan pelanggaran HAM di Aceh, penolakan rencana pembentukan batalyon baru, evaluasi izin tambang, pembebasan peserta aksi, serta transparansi dan audit dana Otonomi Khusus; pimpinan dewan menerima dan menandatangani petisi tujuh poin tersebut di hadapan massa.^[271][272] Aksi yang sejak siang dilaporkan kondusif sempat memanas selepas magrib saat sebagian massa bertahan di sekitar kompleks dewan.^[273] Di tengah dialog, Ketua DPRA Zulfadli memicu polemik nasional ketika menantang massa untuk menambah satu butir “Aceh pisah dari pusat (Jakarta)”; pernyataan itu tidak diakomodasi dalam naskah yang ditandatangani, tetapi memantik perdebatan luas di ruang publik.^[274][275] Dalam arak-arakan dan orasi, banyak peserta aksi membawa serta mengibarkan bendera Bintang Bulan dan spanduk Referendum, yang terekam dalam laporan media dan dokumentasi lapangan pada hari yang sama.^{[276][277][278]}

Di Ternate, Maluku Utara, aksi mahasiswa berubah menjadi ricuh ketika massa berusaha mendorong barisan polisi dan mencoba masuk ke gedung DPRD kota. Polisi merespons dengan menembakkan gas air mata dan kericuhan tersebut menyebabkan 16 orang ditangkap, termasuk dua anak di bawah umur.^[279][280] Tiga anggota polisi dilaporkan terluka akibat kericuhan tersebut.^[281] Sementara itu, di kota tetangga Tidore, aksi unjuk rasa yang juga menuntut Kapolri untuk mundur di tengah kasus dugaan kekerasan polisi berlangsung damai di depan gedung kepolisian kota.^[282]

Di Baubau, Sulawesi Tenggara, aksi yang mayoritas diikuti mahasiswa menuntut dua Tritura (tiga tuntutan rakyat), yakni Tritura nasional dan Tritura lokal. Tuntutan nasional meliputi reformasi institusi kepolisian, pengesahan aturan yang memperketat syarat menjadi anggota dewan, serta pengesahan RUU Perampasan Aset. Sementara itu, tuntutan lokal meliputi desakan agar DPRD dan pemerintah daerah mendukung tuntutan nasional, penyelesaian dugaan kasus mafia pajak serta peningkatan pendapatan daerah, serta desakan agar pemerintah kota mengimplementasikan pendidikan gratis dan menurunkan harga bahan pokok.^[283]

Di Gunungsitoli, aksi serupa juga digelar oleh organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dengan tuntutan serupa seperti reformasi kepolisian dan pembatalan tunjangan anggota dewan. Meski aksi berlangsung damai, dilaporkan situasi lebih tegang dibanding demonstrasi biasanya di kota tersebut dengan kehadiran sejumlah aparat TNI dan polisi yang menjaga anggota DPRD setempat. Massa akhirnya membubarkan diri kemudian.^[284]

Di Ambon, Maluku, aksi digelar di depan gedung DPRD Maluku oleh dua kelompok aliansi mahasiswa, yaitu "Aliansi Masyarakat Maluku" yang terdiri dari seluruh BEM se-Ambon, HMI Cabang Ambon, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, serta Aliansi Cipayung yang terdiri dari KNPI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Kedua kelompok ini berorasi hampir bersamaan di hadapan anggota DPRD yang hadir. Namun, Aliansi Masyarakat Maluku memotong sesi orasi Aliansi Cipayung dan meminta mereka berhenti karena dianggap menyalahi giliran, meski keduanya membawa tuntutan yang sama. Ketegangan meningkat hingga terjadi baku hantam antar kedua kelompok sementara anggota DPRD yang terjebak di tengah situasi memilih menyelamatkan diri.^[285] Selain itu, sebagian mahasiswa dari Aliansi Masyarakat Maluku menuduh kelompok lain telah disuap pemerintah untuk tidak melakukan protes, sembari mengklaim diri mereka lebih murni dalam motivasi. Aparat keamanan langsung memisahkan kedua kelompok, sementara polisi meminta agar penyampaian orasi dilakukan secara bergiliran.^[286] Pada akhirnya, DPRD menyetujui dan menandatangani tuntutan massa, termasuk pembebasan dua aktivis lingkungan yang ditangkap di provinsi tersebut setelah memprotes industri pertambangan.^[287][288]

Di Palopo, Sulawesi Selatan, mahasiswa menuntut untuk bertemu dengan anggota DPRD kota. Aksi berubah ricuh setelah tak ada anggota DPRD yang bersedia menemui massa. Mahasiswa memaksa masuk dan merusak gedung DPRD, sementara polisi merespons dengan gas air mata. Massa sempat masuk ke ruang sidang paripurna dan merusak meja serta kursi, juga melempari polisi dengan batu.^[289] Sejumlah polisi dan seorang jurnalis terluka akibat kericuhan tersebut.^[290]

Di Surakarta, mahasiswa dari berbagai kampus – antara lain Universitas Sebelas Maret, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan UIN Raden Mas Said Surakarta – menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Solo dengan membawa spanduk "Solo Raya Menggugat". Aksi dimulai sekitar pukul 13.00 WIB, dengan tuntutan pembebasan demonstran yang ditahan, akuntabilitas atas kekerasan negara, reformasi kepolisian, serta pembatalan sejumlah RUU bermasalah. Aksi berlangsung tenang hingga sore hari, dan massa membubarkan diri tanpa insiden pada malam harinya.^[291][292]

Di Palu, aksi unjuk rasa dimulai sekitar pukul 11.50 WITA dan berakhir pukul 15.30 WITA. Seribuan mahasiswa dari berbagai kampus bersama aliansi ojek online berkumpul di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah. Massa kemudian berdialog dengan Gubernur Anwar Hafid yang memuji aksi damai tersebut dan menyampaikan program kerja pemerintah daerah. Ketua DPRD M Arus Abdul Karim juga hadir untuk menerima aspirasi, bersama sejumlah pejabat daerah dan aparat keamanan. Aksi ini berjalan tertib hingga selesai.^[293]

Warga Indonesia menggelar long march dari Central Park menuju Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York.^{[butuh rujukan]} Setibanya di lokasi, mereka menyerahkan 17+8 tuntutan kepada Konsul Jenderal yang dilanjutkan dengan doa bersama sambil menyalakan lilin untuk mengenang korban jiwa selama unjuk rasa.

Sejumlah figur publik di media sosial mempublikasikan 17+8 Tuntutan Rakyat yang memuat 25 tuntutan yang ditujukan kepada berbagai lembaga pemerintahan.^[294] Tuntutan tersebut merupakan rangkuman dari 211 tuntutan berbeda dari organisasi sipil serta pernyataan dari serikat akademisi dan buruh, dan dirumuskan oleh para figur internet Salsa Erwina Hutagalung, Fathia Izzati, Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Andhyta Firselly Utami, dan Jerome Polin.^[295][296] Ke-25 tuntutan tersebut dibagi menjadi 17 tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi paling lambat 5 September 2025 dan delapan tuntutan jangka panjang yang harus dipenuhi pada 31 Agustus 2026:^{[297][294][298]}

Juru bicara BEM SI sekaligus Koordinator Gerakan Mahasiswa, Muzzamil Ihsan, menyatakan bahwa demonstrasi pada 2 September dibatalkan karena khawatir aksi "Indonesia (C)emas Jilid II 2025" akan ditunggangi oleh provokator dari pihak eksternal yang berkepentingan.^[299]

Namun, sejumlah kelompok massa lain tetap melanjutkan aksi di tujuh lokasi berbeda, antara lain Komunitas Ojek Online Mahasiswa Indonesia (KOMI), Aliansi Rakyat Peduli Energi (ARPE), Forum Pimpinan Daerah Partai Berkarya, Pimpinan Cabang Pemuda Muslimin Indonesia Jakarta Pusat, kelompok dosen Universitas Muhammadiyah, serta Aliansi Rakyat BUMN. Masing-masing kelompok tersebut menyuarakan tuntutan yang berbeda-beda.^[300]

Diaspora Indonesia di Australia menggelar aksi protes di Melbourne, Australia dengan mengenakan kemeja berwarna merah muda sebagai simbol perlawanan.^[235] Aksi tersebut dimulai pukul 14.30 di Federation Square.

Perwakilan dari badan eksekutif mahasiswa se-Indonesia yang dipimpin oleh Muzammil Ihsan, Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia^[301][302] bersama perwakilan lain seperti Abdul Hakim; perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI),^[303] dan Agus Setiawan; ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia versi rektorat (BEM UI-Ungu),^[304] diundang ke Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk bertemu dengan Sufmi Dasco Ahmad dan anggota dewan lainnya. Dalam pertemuan ini, Agus membahas tuntutan mahasiswa terkait Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, tunjangan bagi anggota dewan, serta mempertanyakan klaim Prabowo mengenai dugaan "tindakan makar terhadap negara" oleh para demonstran selama aksi unjuk rasa dalam sepekan terakhir.^{[305][306][307]} Selain tuntutan Agus, Muzammil juga menambahkan tuntutan mengenai realisasi penyediaan 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan Wakil Presiden Gibran.^[301] Namun, sesi audiensi memanas ketika giliran Abdul Hakim berbicara, karena ia dengan tegas meminta Dasco segera menghubungi Kapolri Listyo Sigit untuk membebaskan demonstran yang masih ditahan.^[303]

Sementara itu, sejumlah anggota BEM Universitas Indonesia bersikap skeptis dan kritis terhadap kehadiran Agus karena tidak dikoordinasikan dengan dewan fakultas internal lainnya. Agus kemudian mengklarifikasi bahwa kehadirannya dilakukan atas inisiatif pribadi dan merupakan haknya dalam proses demokratis.^[308] Beberapa cabang badan eksekutif mahasiswa dari 14 fakultas serta kubu oposisi BEM versi mahasiswa yang disebut "BEM UI-Kuning" secara tegas menolak klaim Agus mewakili mahasiswa Universitas Indonesia (UI), menegaskan bahwa badan mahasiswa tidak memberi mandat kepada Agus untuk berbicara atas nama mereka.^[309] BEM UI-Kuning menolak undangan DPR pada 3 September 2025 karena menilai forum tersebut tidak memiliki nilai substansi dan berpotensi dijadikan token politik alih-alih wadah nyata untuk reformasi. Pimpinan mereka berpendapat bahwa menghadiri forum akan membuat legislatif bisa mengklaim telah "mendengar suara mahasiswa" tanpa melakukan perubahan struktural. Mereka juga mengkritik proses undangan yang dinilai tidak prosedural, karena disampaikan hanya beberapa jam sebelum sesi berlangsung dan tanpa dokumen resmi. Selain itu, BEM UI-Kuning khawatir bergabung dalam pertemuan bersama BEM UI-Ungu akan melegitimasi dualisme representasi mahasiswa dan melemahkan kekuatan mobilisasi massa yang mereka anggap sebagai saluran utama advokasi.^{[310][311][312][313]}

Komisi Kode Etik Polri menggelar sidang dan menyatakan Komisaris Polisi Cosmas Kaju Gae, komandan batalyon Brimob yang duduk di kursi depan kendaraan taktis yang menabrak Affan Kurniawan, bersalah. Ia diberhentikan tidak dengan hormat dari kepolisian.^{[314][315][316]}

Aliansi Perempuan Indonesia yang terdiri dari puluhan perempuan kompak mengenakan atribut berwarna merah muda. Mereka menyampaikan keresahan terkait kebijakan pemerintah serta tindakan represif aparat dalam penanganan demonstrasi pada 25–31 Agustus yang menyebabkan korban jiwa. Aksi kelompok ini berlangsung hingga siang hari dan bubar sekitar pukul 13.00 WIB.^[317]

Di Kabupaten Bandung, Gerakan Masyarakat Kabupaten Bandung berunjuk rasa di depan Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung. Massa menyoroti persoalan kerusakan lingkungan dan menuntut evaluasi kebijakan pemerintah terkait penggunaan lahan untuk energi dan pariwisata.^[317]

Di Kalimantan Barat, Aliansi Mahasiswa Kalbar menggelar aksi di Gedung DPRD Kalbar. Mereka menuntut dihentikannya kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil, pencabutan tunjangan DPR, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.^[317]

Para penggagas 17+8 Tuntutan menggelar demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR, membacakan seluruh tuntutan dan mengeluarkan ultimatum agar tuntutan tersebut dipenuhi.^[318] Dokumen yang memuat tuntutan tersebut kemudian diberikan kepada anggota Andre Rosiade dari Partai Gerindra dan Rieke Diah Pitaloka dari PDI-P, yang berjanji akan menyerahkan dokumen tersebut kepada pimpinan parlemen.^[319] Menanggapi kritik bahwa tenggat waktu 17 tuntutan tersebut dinilai terlalu cepat, Andovi da Lopez mengatakan kepada wartawan bahwa pada saat Unjuk rasa RUU Pilkada, DPR mampu meredakan situasi dengan merevisi undang-undang hanya dalam satu malam, yang menunjukkan bahwa pemerintah dapat memenuhi 17 tuntutan tersebut jika mereka "benar-benar memiliki kemauan untuk melakukannya".^[320]

Pada pukul tujuh pagi, lebih dari 30 perwakilan organisasi mahasiswa universitas di Indonesia dari Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, YARSI, KBM Trisakti, Universitas Trisakti, BEM PTNU, dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia tiba di Istana Presiden. Salah satu dari mereka, Muhammad Raihan, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Seluruh Nusantara, menyatakan bahwa agenda mereka adalah bertemu dengan Prabowo untuk membahas kelanjutan tuntutan pembebasan mahasiswa yang masih ditahan, menindaklanjuti tuntutan serupa dari HMI pada hari sebelumnya.^[321] Para mahasiswa diterima oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Brian Yuliarto. Pertemuan ditutup dengan Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasinya atas kehadiran para mahasiswa.^[322]

Kemudian, mahasiswa di Jakarta kembali menggelar demonstrasi damai di depan DPR/MPR yang dipimpin oleh BEM SI. Koordinator aksi Muzammil Ihsan menyampaikan 13 tuntutan dari mahasiswa.^[323] Selain 13 tuntutan, Muzammil juga menyampaikan bahwa aksi ini mengecam perilaku anarkis dari elemen mana pun di kalangan demonstran.^[324]

Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Massa membawa spanduk serta patung tikus berdasi yang diikat ke tiang penyangga sebagai simbol pejabat korup. Ketua KASBI, Sunarno, menegaskan patung itu melambangkan koruptor yang merampas uang rakyat..^[325]

Dalam orasi, mereka menuntut penurunan pajak rakyat, pemangkasan gaji pejabat tinggi, serta penangkapan dan pengadilan koruptor dengan pengembalian aset ke negara. Selain itu, aksi juga menyoroti represivitas aparat dan pembatasan kebebasan demokrasi. Total ada 12 tuntutan yang disuarakan. Sekitar pukul 18.00, massa menggelar doa bersama dipimpin Dewi Kartika dari KPA untuk 10 korban jiwa dalam aksi sebelumnya, lalu menyanyikan "Gugur Bunga" dan membakar patung tikus berdasi. Aksi berakhir sekitar pukul 18.25 saat massa bubar tertib dan area dibersihkan petugas.^[70]

Sementara itu, aparat keamanan melakukan pengamanan ketat dengan kendaraan lapis baja di sekitar kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, tempat massa aksi Gebrak juga menyampaikan 12 tuntutan yang sama.^[325]

Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara menggelar aksi di Kantor DPRD Sumatera Utara menuntut kenaikan honorer dan gaji guru, serta penghapusan tunjangan mewah anggota DPR.^[326]

Di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, empat mahasiswa mengalami luka bakar setelah mencoba membakar ban bekas saat melakukan aksi protes di depan gedung DPRD kabupaten. Para mahasiswa tersebut segera dilarikan ke rumah sakit terdekat di kota Bula.^[327][328]

Mahasiswa Universitas Airlangga di Surabaya menggelar aksi di depan gedung rektorat universitas. Para mahasiswa, yang dipimpin oleh eksekutif badan eksekutif mahasiswa universitas, mengadakan doa bersama untuk seluruh korban yang meninggal dalam unjuk rasa sebelumnya, berikrar untuk melanjutkan aksi protes, dan menuntut Presiden Prabowo agar menyampaikan permintaan maaf atas kegagalannya mencegah kerusuhan.^[329]

Di Jakarta, sejumlah serikat pengemudi ojek daring berencana menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR, dengan menyoroti lima tuntutan yang terutama berfokus pada perlindungan pekerja gig transportasi daring serta investigasi transparan terkait kematian Affan.^[330]

Universitas Indonesia Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM-Kuning) menggelar aksi demonstrasi lain di depan kompleks parlemen dengan tuntutan berupa pemenuhan beberapa tuntutan yang telah disuarakan sebelumnya, termasuk 17+8 Tuntutan Rakyat, dengan tagar #RakyatTagihJanji dan tujuan menuntut pemerintah agar bertanggung jawab atas janji-janji mereka sendiri.^[331] Sebagai respons, polisi menerjunkan 2.852 personel di kompleks tersebut.^[332]

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato di televisi, pidato publik pertamanya sejak kerusuhan dimulai, meminta maaf atas kematian Affan dan menyampaikan belasungkawa. Ia menyebut tindakan polisi "berlebihan" dan menjanjikan penyelidikan yang menyeluruh dan transparan, sekaligus mengimbau warga untuk tetap tenang dan waspada terhadap "oknum-oknum yang selalu ingin menimbulkan keresahan dan kekacauan."^[333] Sehari setelah kematian Affan, Prabowo bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengunjungi orang tua Affan untuk menyampaikan belasungkawa secara langsung dan menghadiahkan mereka sebuah rumah di Cileungsi, yang diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan Maruarar Sirait.^[334]

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pernyataan serupa dengan mengimbau para pengunjuk rasa agar tidak merusak fasilitas publik serta memastikan bahwa pemerintah telah melakukan negosiasi dengan serikat buruh terkait tuntutan mereka.^[335] Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Affan dan komunitas pengemudi ojek daring.^[336][337]

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi korban demonstrasi 28 Agustus di Jakarta. Ia mendatangi rumah sakit RS Pelni dan RSCM untuk bertemu dengan para korban luka, termasuk Umar Amirudin, seorang pengemudi ojek daring asal Sukabumi yang dilaporkan mengalami pemukulan oleh aparat keamanan. Dalam kunjungannya, Gibran memberikan semangat dan menekankan pentingnya istirahat untuk pemulihan.^[338]

Mantan wakil menteri luar negeri Dino Patti Djalal mendesak Prabowo untuk membatalkan kunjungan yang telah direncanakan ke Tiongkok mengingat situasi yang terjadi, serta mendorong agar kehadirannya didelegasikan kepada menteri luar negeri Sugiono.^[339] Sejak itu, Prabowo telah membatalkan undangannya ke Parade Hari Kemenangan Tiongkok 2025^[340][341] dan juga mempertimbangkan untuk membatalkan kehadirannya di Sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.^[342]

Pada tanggal 31 Agustus, Prabowo memanggil para pimpinan beberapa partai politik (Nasdem, PAN, PKB, Gerindra, PKS, PDIP, Demokrat, Golkar) ke Istana Negara, yang dilanjutkan dengan rapat kabinet.^[343] Sekitar waktu yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah laporan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengundurkan diri dari kabinet, dengan menyebutkan bahwa ia hadir dalam rapat kabinet.^[344] Pada hari yang sama, beberapa anggota kabinet, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Ketenagakerjaan Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan dukungan mereka kepada Prabowo melalui akun media sosial pribadi masing-masing.^[345] Pada 1 September, Sri Mulyani memberikan pernyataan setelah rumahnya dijarah, menyampaikan permintaan maaf sekaligus menyerukan terwujudnya "demokrasi yang sehat".^[346]

Pada 1 September, Prabowo mengunjungi polisi yang sedang dirawat akibat luka-luka. Dalam konferensi pers setelah kunjungan tersebut, Prabowo menyebutkan bahwa 40 orang sempat dirawat, dengan sebagian besar sudah dipulangkan. Tujuh belas orang, terdiri dari 14 polisi dan tiga warga sipil, masih dirawat di Rumah Sakit Polri. Menurutnya, luka-luka yang diderita selama demonstrasi berkisar dari retak tengkorak hingga anggota tubuh yang terputus serta kerusakan ginjal serius yang memerlukan cuci darah.^[347] Ia juga mengumumkan bahwa para polisi yang terluka akan mendapatkan kenaikan pangkat dan bahwa kepolisian akan membiayai sekolah apa pun yang ingin ditempuh oleh para polisi tersebut, serta bahwa Kapolri Listyo Sigit telah diperintahkan untuk melaksanakannya.^[348]

Pada 2 September, Prabowo bertemu dengan pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Ketua DPR Puan Maharani. Mereka merundingkan rancangan RUU Perampasan Aset yang dituntut para demonstran. RUU tersebut akan menargetkan pejabat pemerintah yang terlibat dalam korupsi.^[349][350] Sementara itu, Wakil Presiden Gibran mengunjungi rumah Andika Lutfi Falah, yang meninggal dalam demonstrasi di Tangerang, untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarganya.^[351] Setelah kericuhan mereda, Prabowo berangkat ke Beijing pada malam 2 September.^[352]

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengumumkan bahwa pemerintah berencana melakukan revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Pemilu, menyesuaikan kerangka legislatif dengan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi. Ia menekankan bahwa pembaruan ini diperlukan untuk menghapus hambatan seperti ambang batas pencalonan dan membuka partisipasi politik di luar individu atau selebritas yang bermodal besar — sistem saat ini, menurutnya, membatasi keterwakilan dan kualitas calon legislatif seperti anggota DPR.^[353]

Sultan Yogyakarta sekaligus Gubernur Daerah Istimewa YogyakartaSultan Hamengkubuwono X turut turun langsung ke lokasi unjuk rasa yang berujung ricuh di depan Mapolda DIY. Ia datang bersama dua putrinya, dan massa yang semula berkerumun segera membuka jalan agar mobil Sultan dapat masuk ke area Mapolda. Kehadiran Sultan disambut sebagai upaya meredakan ketegangan di tengah situasi yang memanas.^[354] Setibanya di Mapolda, Sultan bertemu dengan jajaran kepolisian dan militer untuk membicarakan langkah penanganan kerusuhan serta mencari solusi agar situasi tidak semakin memburuk. Dalam kunjungannya, Sultan mengimbau para pengunjuk rasa untuk menjaga ketertiban, menahan diri dari tindakan anarkis, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian. Ia menekankan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah, aparat, dan masyarakat sipil guna menemukan jalan keluar yang adil tanpa mengorbankan keamanan publik.^[355]

Sultan juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Affan Kurniawan, salah satu korban kericuhan di Jakarta, dan menyinggung persoalan delapan orang yang sempat ditahan polisi pada aksi sebelumnya. Ia mengimbau agar proses hukum berjalan transparan dan hak-hak para peserta aksi tetap dihormati, sambil menekankan bahwa aspirasi mahasiswa dan masyarakat harus didengar dengan cara yang damai.^[356]

Menanggapi kematian Rheza Sandy Pratama saat mengikuti unjuk rasa di depan Mapolda DIY pada 31 Agustus, Sultan menemui sepuluh rektor perguruan tinggi se-DIY, antara lain dari UGM, UNY, UIN Sunan Kalijaga, UPN Veteran, ISI Yogyakarta, UII, UMY, UAJY, USD, dan Universitas Amikom Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut, Sultan berharap aksi demonstrasi ke depan dapat berlangsung tanpa diwarnai kekerasan. Menurutnya, pihaknya bersama seluruh perwakilan perguruan tinggi telah sepakat untuk mempersilakan unjuk rasa, dengan catatan diselenggarakan secara damai.^[357]

Pada 30 Agustus 2025, di tengah memanasnya aksi protes di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Gubernur Khofifah Indar Parawansa secara langsung berinteraksi dengan para demonstran. Ia keluar dari gedung untuk menyapa dan memeluk beberapa peserta aksi lalu mengundang mereka masuk ke halaman serta membagikan lebih dari 1.000 paket bantuan.^[358][359] Pada malam harinya, ia mengimbau agar otoritas berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya untuk membebaskan peserta aksi yang ditahan, menyerukan agar menghindari provokasi, serta menekankan pentingnya menghormati mereka yang menyuarakan hak demokratisnya.^[360][361] Pada hari berikutnya, 31 Agustus, Khofifah melanjutkan pendekatannya dengan kembali menemui warga di Grahadi, mengimbau semua pihak menjaga perdamaian serta tidak mudah terprovokasi.^[362]

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengimbau agar masyarakat mengendalikan diri dan menyelesaikan aksi protes secara damai, serta mendesak siswa sekolah untuk tidak terlibat dalam aksi massa.^[363] Ia kemudian menyatakan bahwa Pemerintah DKI Jakarta tidak akan mencabut bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang berpartisipasi dalam protes.^[364]

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menanggapi kerusuhan di Makassar dengan menyerukan ketenangan setelah terjadinya aksi pembakaran gedung legislatif yang menewaskan korban jiwa. Ia menggelar dialog dengan para demonstran untuk meredakan ketegangan, mengajak persatuan dan saling menghormati demi menjaga perdamaian di wilayah tersebut.^[365]

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan bahwa ia menyambut baik demonstrasi yang dilakukan di depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, tetapi juga menegaskan bahwa demonstrasi tidak boleh dilakukan secara anarkis. Ia kemudian mengimbau agar mereka yang ingin menggunakan kebebasan berpendapat melakukannya secara tertib.^[366] Sebagai bentuk solidaritas atas pembunuhan Affan, Bobby membagikan paket sembako kepada para pengemudi ojek daring.^[367]

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut turun langsung ke tengah massa unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPRD Jawa Barat pada malam 29 Agustus 2025. Saat itu, Dedi berusaha berdialog dengan para pengunjuk rasa serta menekankan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap aspirasi yang disampaikan secara damai. Ia mengimbau agar demonstrasi dilakukan dengan tertib dan tidak menimbulkan kerusakan fasilitas umum.^[368] Dedi juga menyampaikan respons atas sejumlah peristiwa yang menjadi pemicu gelombang protes. Ia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Affan Kurniawan serta menawarkan diri menjadi orang tua asuh bagi adik Affan yang masih duduk di bangku SMP, serta berjanji membantu keluarga tersebut mendapatkan tempat tinggal permanen di Jakarta.^[369][370]

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengingatkan pengunjuk rasa untuk tidak anarkis dalam menyampaikan aspirasi. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, terkecuali dengan aksi demonstrasi yang diwarnai tindakan anarkis.^[371]

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menilai unjuk rasa damai di Palu bisa menjadi contoh bagi Indonesia. Ia memuji sikap masyarakat dan mahasiswa yang mengedepankan akal sehat serta memperlihatkan demokrasi yang tinggi. Anwar bahkan duduk bersama pengunjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulteng meski diguyur hujan, dan dalam dialog ia memaparkan program kerja lima tahun ke depan, termasuk komitmen pemberian beasiswa untuk mahasiswa.^[293]

Setelah protes, pada 29 Agustus Sahroni diberhentikan dari posisinya sebagai wakil ketua komisi III dan ditugaskan sebagai anggota parlemen biasa di komisi I. Partai NasDem menolak bahwa perubahan tersebut merupakan akibat dari pernyataannya, dengan menyatakan bahwa itu adalah "rotasi biasa".^[372] Setelah perubahan tersebut, Sahroni dan beberapa anggota parlemen dilaporkan telah pergi ke Singapura. Pengguna internet Indonesia mengkritik Sahroni, menyebut dugaan pelarian itu pengecut dan tidak bertanggung jawab, serta menuntut akuntabilitas darinya.^[373][374] Foto Eko Patrio yang terlihat berbelanja di pasar barang tiruan di Guangzhou juga menjadi viral di X.^[375]

Menyusul penjarahan rumah Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya dan Nafa Urbach menyampaikan permintaan maaf dan berjanji akan lebih baik lagi sebagai anggota parlemen.^[376] Permintaan maaf Eko Patrio ditampilkan bersama rekan sesama anggota DPR dari PAN Sigit Purnomo Said yang menyatakan bahwa mereka berdua berada di Jakarta di tengah unggahan viral yang menyebutkan Eko berada di Tiongkok.^[377] Namun, permintaan maaf mereka dianggap terlambat karena para pengunjuk rasa juga menjarah rumah mereka. Pengamat politik Hendri Satrio meminta keempat anggota DPR tersebut untuk mengundurkan diri demi meredakan kemarahan publik "jika mereka masih mencintai negaranya".^[378] Ahmad Sahroni meminta maaf atas pernyataannya namun menolak pulang ke Indonesia dengan alasan keselamatan pribadi.^[379] Permintaan maafnya pun dinilai kurang tulus karena ia kemudian menuduh tetangganya turut membantu penjarahan.^[380] Ia terakhir terlihat menaiki penerbangan Singapore Airlines menuju Frankfurt.^[381] Anggota DPR dari PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, mengingatkan sesama anggota untuk "menjaga ucapan", dengan menyatakan bahwa mereka akan selalu menghadapi kritik apa pun yang dikatakan, karena itu adalah risiko dari sumpah jabatan yang mereka emban.^[382] Ia juga mengakui bahwa banyak anggota DPR sering membuat pernyataan kontroversial.^[383]

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan belasungkawa dan menuntut Kapolri segera menyelesaikan masalah tersebut.^[384] Puan juga menawarkan sepeda motor baru kepada ayah Affan, yang juga bekerja sebagai pengemudi ojek daring, sebuah langkah yang dianggap tidak peka.^[385] DPR kemudian mengklarifikasi bahwa kenaikan tunjangan hanya akan diberikan sampai Oktober 2025 dan mengklaim bahwa jumlah tersebut jauh lebih murah dibandingkan menyediakan rumah dinas untuk anggota.^[386]

Ketua Fraksi Partai Gerindra sekaligus pimpinan mayoritas Budi Djiwandono mendesak DPR untuk mengevaluasi kembali kenaikan tunjangan bagi anggota. Ia melarang fraksinya bepergian ke luar negeri dan meminta anggota untuk hadir bersama rakyat sesuai instruksi Prabowo sebagai ketua partai.^[387] Mengikuti langkah tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Said Abdullah juga menyerukan agar kenaikan tunjangan maupun tunjangan lain yang berpotensi merusak etika moral dibatalkan demi alasan empati dan etika.^[388] Ketua Fraksi Golkar Sarmuji juga menyetujui seruan evaluasi tersebut dan mengingatkan anggota Golkar agar menahan diri dari gestur yang dapat memicu kemarahan publik,^[389] sementara Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Yudhoyono menyerukan agar para anggota DPR melakukan introspeksi diri dan menyetujui evaluasi tunjangan.^[390]

Setelah rumah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dijarah massa, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengumumkan pemberhentian sementara keanggotaan keduanya dari DPR sebagai respons atas ketidakpuasan publik. Pemberhentian tersebut berlaku mulai 1 September.^[391] Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengeluarkan maklumat, mendesak kader agar tidak pamer kekayaan dan bersikap arogan.^[392] Uya Kuya dan Eko Patrio dilaporkan telah resmi mengundurkan diri dari DPR.^[393] Wakil Ketua DPR Adies Kadir (Golkar), yang sebelumnya membela kenaikan tunjangan DPR, juga diberhentikan sementara dari partai dan jabatannya, termasuk posisinya di pimpinan DPR.^[394] Tekanan publik kini beralih ke PDI-P dengan semakin banyaknya desakan agar Deddy Sitorus mundur akibat pernyataannya yang menyinggung.^[395] Pakar hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengkritik istilah tersebut sebagai ambigu dan hanya upaya meredakan amarah publik sementara. Menurutnya, pemberhentian sementara tidak memiliki dasar hukum, karena anggota DPR hanya bisa dinyatakan "meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan". Titi menegaskan bahwa pemberhentian sementara tidak memengaruhi keanggotaan mereka di DPR, dan anggota yang diberhentikan sementara tetap memiliki hak penuh, termasuk gaji dan fasilitas.^[396]

Pada 3 September, perwakilan dari badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia; dipimpin oleh Agus Setyawan, ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, diundang ke Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk bertemu dengan Sufmi Dasco Ahmad dan anggota dewan lainnya. Dalam pertemuan ini, Agus membahas tuntutan mahasiswa terkait Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, tunjangan bagi anggota dewan, serta klaim Prabowo mengenai dugaan "tindakan makar terhadap negara" oleh para demonstran selama aksi unjuk rasa dalam sepekan terakhir.^{[397][398][399]}

Dalam rapat terbuka pada 5 September, Sufmi Dasco menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk menghentikan pemberian tunjangan perumahan kepada anggotanya, berlaku efektif mulai 31 Agustus.^[400][401]

Kapolri Listyo Sigit Prabowo meminta maaf kepada keluarga Affan dan komunitas pengemudi ojek daring. Polisi menahan tujuh anggota Satuan Polda Brimob Polda Metro Jaya, dan Kapolda Metro Jaya berjanji akan menjalankan proses hukum yang transparan.^[336]

Pada sore hari tanggal 30 Agustus, Presiden Prabowo Subianto memanggil panglima TNI Agus Subiyanto dan kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi situasi keamanan. Presiden memerintahkan TNI dan Polri untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pengunjuk rasa.^[402] Tidak lama kemudian, Listyo Sigit Prabowo mengizinkan penggunaan peluru karet dan senjata non-mematikan terhadap "anarkis" yang memasuki markas dan asrama kepolisian.^[403]

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendropriyono menyatakan bahwa kerusuhan semakin dipicu oleh aktor non-negara, di mana Hendropriyono menuding George Soros sebagai tersangka utama.^[404]

Sebagai tanggapan atas sikap pemerintah pusat, komedian stand-up Pandji Pragiwaksono dengan marah menyatakan bahwa "Orang Indonesia tidak akan lagi menerima dialog, sekarang kami marah. Anda tidak bisa berdialog dengan seseorang yang sedang marah".^[405]

Ahli hukum Refly Harun menyatakan bahwa aksi protes dan kemudian kerusuhan yang makin memanas akibat kematian Affan Kurniawan disebabkan oleh "akumulasi 10 tahun malapraktik kekuasaan" oleh Presiden Jokowi dan menyebutkan pelanggaran-pelanggaran sebelumnya seperti perampasan tanah paksa, kontroversi ijazah universitasnya, maraknya korupsi, serta kriminalisasi ulama dan partai politik. Harun mengusulkan dua solusi untuk menyembuhkan bangsa, yaitu mengadili Jokowi atas kejahatannya dan memakzulkan Gibran.^[406]

Gojek mengonfirmasi bahwa Affan adalah mitra ojek daring dari perusahaannya dan menyampaikan belasungkawa serta dukungan kepada keluarganya.^[407] Baik Gojek maupun Grab Indonesia memperbarui profil media sosial mereka dengan menampilkan foto profil hitam sebagai tanda berkabung.^[408][409] Selain itu, CEO perusahaan induk Gojek GoTo, Patrick Walujo, mengunjungi keluarga Affan untuk menyampaikan belasungkawa.^[410]

Grab juga mengonfirmasi bahwa Moh Umar Amarudin adalah mitra pengemudi dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Affan.^[411]

Pada 31 Agustus, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh mengajak masyarakat untuk menghentikan aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik saat berunjuk rasa. Niam menyampaikan bahwa, menurutnya, penyampaian aspirasi, bahkan dalam kemarahan pun, tidak boleh diikuti dengan anarkisme, penjarahan dan/atau pencurian harta orang lain, karena hal itu bertentangan dengan hukum agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.^[412]

Ketua Muhammadiyah Haedar Nashir mendesak pejabat pemerintah dan legislatif untuk lebih mawas diri, melakukan introspeksi, dan menghindari melukai perasaan rakyat karena rakyat membutuhkan teladan dari para pemegang kekuasaan.^[413] Ulama Nahdlatul Ulama Miftachul Achyar menyerukan semua pihak untuk tetap sabar dan berpikiran jernih dalam menghadapi situasi. Ia mendorong semua pihak untuk mengedepankan dialog dalam menangani demonstrasi.^[414]

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengeluarkan pernyataan belasungkawa kepada mereka yang meninggal dalam demonstrasi serta menyerukan agar pemerintah mendengarkan tuntutan para demonstran, mencabut kebijakan yang merugikan masyarakat, dan menjamin transparansi dalam proses legislasi.^[415] Sinode Gereja Kristen Indonesia mengecam kurangnya empati dan kesadaran diri pemerintah serta parlemen, sekaligus tindakan brutalitas polisi yang berlebihan dalam menangani ketertiban selama demonstrasi.^[416] Konferensi Waligereja Indonesia juga menyampaikan belasungkawa kepada para korban serta mendesak pemerintah untuk mendengarkan aspirasi rakyat dan mencabut undang-undang yang merugikan masyarakat.^[417]

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menanggapi pidato Prabowo yang didampingi seluruh pimpinan partai dengan mengecam Prabowo karena gagal memahami akar penyebab kemarahan rakyat. YLBHI menyatakan bahwa masalahnya bukan hanya pernyataan kasar dari beberapa anggota DPR, melainkan uang negara yang terbuang percuma untuk politisi alih-alih untuk rakyat yang benar-benar membutuhkan. YLBHI mendesak kepolisian menghentikan segala bentuk kekerasan dan melakukan reformasi kepolisian, serta menuntut agar seluruh demonstran dibebaskan tanpa syarat.^[418]

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah memberi label terhadap demonstran dengan tuduhan mulai dari terorisme hingga makar. Hal ini menanggapi konferensi pers Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk menembakkan peluru karet jika demonstran menyerang markas kepolisian. Ia mengatakan pemerintah telah berlebihan dalam melabeli aksi unjuk rasa dengan tuduhan makar dan terorisme. Hal ini juga diiringi tuduhan berkelanjutan dari pemerintah dengan narasi intervensi asing dan menyebarkan konflik ketika rakyat berdemonstrasi untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait kebijakan pemerintah yang bermasalah.^[419]

Universitas Gadjah Mada Civitas yang dipimpin oleh rektor Ova Emilia mengeluarkan pernyataan terkait demonstrasi. Pernyataan itu menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi yang terjadi dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri serta mencegah tindakan anarkis berlanjut. UGM mendesak pemerintah dan parlemen untuk mencabut kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan, memperlebar jurang antara elit politik dan rakyat, mengancam keberlangsungan demokrasi dan supremasi sipil, serta hanya menguntungkan elit politik dan kelompok oligarki. Ova mendorong mahasiswa untuk menyuarakan aspirasinya secara konstruktif dengan tetap menjaga keselamatan diri. Akhirnya, UGM menyerukan agar penyelenggara negara dan aparat mendengarkan secara sungguh-sungguh aspirasi publik serta agar polisi dan militer berpegang pada prinsip responsivitas dan akuntabilitas dalam mengambil langkah strategis maupun taktis untuk memastikan situasi terkendali, mencegah jatuhnya korban lebih lanjut, serta segera memulihkan ketertiban dan keamanan masyarakat.^[420]

SMA Kolese Gonzaga di Jakarta Selatan mendapat sorotan karena melalui senat sekolahnya menyampaikan tanggapan atas situasi sosial-politik Indonesia. Ketua Senat Christopher Kana Cahyadi menegaskan bahwa pelajar berhak ikut serta dalam demokrasi, menolak anggapan siswa SMA/SMK tidak perlu terlibat, dan menekankan kebebasan berpendapat yang dijamin UUD 1945.^[421]

Setelah demonstrasi yang ricuh, Amerika Serikat dan Kanada mengeluarkan imbauan resmi yang mendesak warganya di Indonesia untuk menghindari area demonstrasi. Kedutaan Besar AS di Jakarta secara khusus memperingatkan warga Amerika untuk menjauhi lokasi demonstrasi, terutama yang berada di dekat markas Korps Brimob, sebagai respons atas meningkatnya kerusuhan. Secara paralel, Kanada merilis panduan perjalanan terbaru yang mengimbau warganya untuk meningkatkan kewaspadaan di Indonesia akibat aksi protes yang sedang berlangsung.^[422] Secara bersamaan, Malaysia, Taiwan dan Inggris juga mengeluarkan peringatan yang sama bagi warganya yang tinggal di Indonesia.^{[423][424][425]}

Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi percaya bahwa Pemerintahan Prabowo dapat mengatasi kericuhan secara damai ketika dia disorot media saat acara 11th Quran Hour 2025 di Masjid Negara dan menghimbau untuk kembali tenang.^[426]

Pada 1 September, Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia mendesak Indonesia untuk melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan atas kematian enam orang selama protes nasional. Shamdasani menekankan perlunya dialog untuk menjawab kekhawatiran publik, aparat keamanan agar mematuhi norma internasional dalam penggunaan kekuatan, perlindungan hak atas kebebasan berkumpul dan berekspresi secara damai, serta pentingnya kebebasan pers selama kerusuhan.^[427]

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah efektif guna melindungi warga negara Tiongkok di dalam negeri karena protes masih terus berlangsung.^[428] Guo juga menyatakan bahwa Tiongkok sepenuhnya memahami alasan Prabowo untuk tidak menghadiri KTT SCO Tianjin 2025 dan Parade Hari Kemenangan Tiongkok 2025 serta menghormati urgensi situasi tersebut.^[428]

Unjuk rasa tersebut mengakibatkan penurunan saham dan nilai tukar rupiah, yang mendorong Bank Indonesia untuk mengumumkan kesiapannya untuk melakukan intervensi guna menstabilkan mata uang. Convera dan Bloomberg Intelligence mencatat bahwa investor sedang menilai kembali risiko kerusuhan sosial, yang menyebabkan aksi jual jangka pendek.^[333]

Klub sepak bola Prancis Olympique de Marseille memposting penghormatan untuk Affan dan Umar di akun Instagram resmi mereka, menampilkan foto pemain Pierre-Emile Højbjerg yang memberi hormat di samping nama-nama korban.^[429]

Aksi solidaritas spontan dari warga negara asing ini dengan cepat berkembang dan terkoordinasi menjadi sebuah gerakan kolektif yang dikenal sebagai Gerakan SEAblings.^[430][431]

Film animasi Malaysia Upin dan Ipin melalui akun Instagram resminya @upinipinofficial memposting gambar karakter Upin, Ipin, dan Susanti yang sedang menangis, disertai tulisan doa "Semoga Indonesia Segera Pulih", sebagai bentuk harapan agar Indonesia segera keluar dari situasi kericuhan.^[432]

Gerakan SEAblings adalah sebuah gerakan solidaritas digital lintas negara yang muncul secara organik pada akhir Agustus 2025. Gerakan ini diinisiasi oleh warganet dari berbagai negara di Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Filipina, Singapura, dan Brunei, untuk memberikan bantuan makanan, minuman, dan dukungan moral kepada pengemudi ojek daring (ojol) di Indonesia yang terdampak secara ekonomi oleh aksi demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi pada periode tersebut. Nama "SEAblings" merupakan portmanteau dari "Southeast Asia" (Asia Tenggara) dan "siblings" (saudara), yang mencerminkan semangat persaudaraan dan kekeluargaan di kawasan tersebut.^[433]

Gerakan ini dipicu oleh viralnya video insiden penembakan dan tewasnya seorang pengemudi ojol, Affan Kurniawan, selama demonstrasi pada 28 Agustus 2025, serta tersebarnya informasi mengenai penurunan pesanan yang dialami para pengemudi ojol. Aksi solidaritas dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan fitur aplikasi ride-hailing seperti Grab, di mana para donatur memesan makanan dan minuman untuk dikirimkan langsung kepada para pengemudi yang sedang bertugas.^[434]

Partai NasDem menangguhkan kadernya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi DPR per 1 September 2025. Keputusan ini diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim yang menyampaikan bahwa pernyataan kader fraksi NasDem di DPR yang menyinggung perasaan publik dianggap menyimpang dari perjuangan partai.^[435][436]

Sebelumnya, Sahroni dicopot dari jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR dan dipindahkan menjadi anggota Komisi I DPR, sesuai surat keputusan fraksi bertanggal 29 Agustus 2025. Rumahnya di Tanjung Priok dirusak massa setelah pernyataannya yang menyebut pihak-pihak yang mendorong wacana pembubaran DPR sebagai "orang bodoh" menuai kecaman publik. Nafa Urbach juga dikritik keras setelah membela tunjangan perumahan DPR sebesar Rp50 juta per bulan dengan alasan bahwa tunjangan tersebut "bukan kenaikan gaji."^[435][436]

Uya Kuya dan Eko Patrio dilaporkan telah resmi mengundurkan diri dari DPR.^[437] Wakil Ketua DPR Adies Kadir (Golkar), yang sebelumnya membela kenaikan tunjangan DPR, juga diberhentikan sementara dari partai dan jabatannya, termasuk posisinya di pimpinan DPR.^[394] Tekanan publik kini beralih ke PDI-P dengan semakin banyaknya desakan agar Deddy Sitorus mundur akibat pernyataannya yang menyinggung.^[395]

Pada 29 Agustus 2025, pasar keuangan Indonesia mengalami gejolak signifikan akibat eskalasi protes politik. IDX Composite (IHSG) anjlok sebesar 2,27%, menandai penurunan terdalamnya dalam lebih dari dua minggu. Secara bersamaan, rupiah melemah hampir 1% terhadap dolar AS, mencapai titik terendah sejak 1 Agustus pada IDR 16.475.^[438] Menanggapi hal tersebut, Bank Indonesia mengumumkan intervensi di pasar valuta asing domestik dan lepas pantai untuk menstabilkan rupiah serta berjanji akan melanjutkan pembelian surat berharga negara.^[439]

Kerusuhan yang meluas telah menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan fasilitas umum di Indonesia. Halte Transjakarta Senen Toyota Rangga mengalami kebakaran hebat sehingga bangunan tersebut tidak dapat digunakan lagi.^[440] Di Makassar, gedung DPRD setempat dibakar, menyebabkan empat orang tewas dan lima lainnya luka-luka setelah beberapa orang terjebak dalam kebakaran tersebut.^[441][442]

Di Senen, aksi penjarahan meletus pada sore hari 29 Agustus di tengah demonstrasi sengit di sekitar markas Brimob. Di bawah hujan gas air mata dan ketegangan yang meningkat, pengunjuk rasa merampas barang-barang dari toko-toko di sekitar, mengambil barang seperti meja kayu, monitor komputer, kotak logam, sepeda lipat, dispenser air, dan lemari stainless-steel sebelum dibawa menuju Stasiun Senen.^[443][444] Penjarahan juga terjadi di rumah anggota DPR Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani di kawasan Jakarta dan Tangerang.^{[176][223][221]} Namun, setelah situasi mereda ada beberapa pelaku yang mengembalikan barang-barang yang diambil dari rumah para pejabat tersebut.^[445][446]

Hotel Sahid Surabaya mengalami kerusakan dalam kekacauan terkait protes; batu, paving block, dan tempat sampah dilemparkan ke lobi kaca hotel sehingga jendelanya pecah.^[447] Bagian barat Gedung Negara Grahadi di Surabaya mengalami kerusakan akibat dibakar dan dijarah pada 30 Agustus. Di dalam ruang wartawan, sejumlah komputer dibawa sekelompok orang dan dihancurkan. Sementara itu, menurut laporan Antara, sebagian massa terlihat menjarah dan membawa sejumlah barang dari sisi barat gedung yang terbakar.^[448] Di sejumlah daerah di Jawa Timur, kantor DPRD dan Pemerintah Kota/Kabupaten juga dilaporkan mengalami kerusakan, terbakar, dan barang-barangnya dijarah, seperti di Kabupaten/Kota Kediri dan Kabupaten Blitar.^[106][107]

Protes di Jakarta menyebabkan gangguan besar pada infrastruktur transportasi kota. Transjakarta, sistem bus rapid transit utama ibu kota, menghentikan seluruh operasional karena kekhawatiran keselamatan akibat demonstrasi yang berlangsung dan fasilitas yang rusak.^[449] Halte-halte di dekat markas Korps Brimob di Senen dan markas polisi Jakarta dibakar, sehingga beberapa rute tidak dapat beroperasi.^[450] Menanggapi situasi tersebut, Transjakarta mengalihkan banyak rute, termasuk layanan BRT, non-BRT, dan Microtrans guna mengurangi risiko dan memastikan keselamatan publik.^[451] Layanan MRT Jakarta juga mengalami gangguan signifikan. MRT Jakarta menerapkan pola layanan terbatas, beroperasi hanya antara stasiun Lebak Bulus dan stasiun Blok M. Keputusan ini diambil di tengah demonstrasi di dekat stasiun-stasiun kunci seperti Istora Mandiri dan ASEAN yang ditutup sementara.^[452]

Pada 29 Agustus, unjuk rasa di Surabaya menyebabkan sejumlah rute Suroboyo Bus, Wirawiri Suroboyo, dan Trans Semanggi Suroboyo dialihkan, dengan beberapa layanan trayek berakhir lebih awal pada pukul 20.35 WIB.^[453] Setelah unjuk rasa pada 30 Agustus, gangguan layanan untuk Suroboyo Bus tetap terjadi di A. Yani karena aksi masih berlangsung,^[454] dan Trans Semanggi Suroboyo terpaksa berhenti lebih awal pada pukul 21.20 WIB akibat aksi kembali terjadi di Grahadi.^[455] Trans Semanggi kembali beroperasi sebagian pada pagi 31 Agustus, dengan melewati halte-halte yang terdampak kerusuhan di sekitar Grahadi.^[456]

Protes di Yogyakarta mengakibatkan dua halte Trans Jogja rusak parah. Halte yang terdampak adalah Halte Pakuwon Mall 1 dan Halte Pakuwon Mall 2. Bahkan, bangunan Halte Pakuwon Mall 2 dibawa oleh massa ke Mapolda DIY.^[457]

Protes tersebut memengaruhi operasional banyak mal di kota-kota besar di seluruh Indonesia, terutama di Jakarta dan Surabaya, yang terpaksa menutup sementara atau mengurangi jam operasional menyusul protes keras 28 Agustus. Mal-mal yang terdampak antara lain:

• Mal Atrium Senen, yang terletak dekat markas Korps Brigade Mobil di Kwitang, ditutup sejak 29 Agustus sampai pemberitahuan lebih lanjut karena alasan keselamatan.^[458]
• Senayan Park dan Lippo Mall Nusantara, keduanya dimiliki oleh Lippo Group, mengurangi jam operasional menjadi pukul 12:30 WIB karena kedekatannya dengan kompleks gedung MPR/DPR. Selain itu, Impactnation Japan Festival yang dijadwalkan berlangsung pada 30–31 Agustus 2025 di Senayan Park ditunda hingga Oktober karena kekhawatiran keselamatan.^[459]
• Beberapa staf butik mewah di Plaza Senayan seperti Dior, Fendi, Bvlgari, dan Louis Vuitton terlihat menyingkirkan barang pajangan dari etalase untuk menghindari penjarahan setelah gelombang protes 28 Agustus yang berimbas ke mall tersebut. ^[460]
• Sarinah Jakarta memendekkan jam operasionalnya hingga pukul 16:00 WIB dan dipagari ketat setelah penutupan. ^[461]
• Plaza Surabaya yang berada dekat Grahadi dievakuasi dan ditutup sejak pukul 16:00 WIB setelah protes di Grahadi, Surabaya berubah menjadi kekerasan. ^[462]
• Tunjungan Plaza terpaksa menutup pintunya pada pukul 19:00 WIB setelah gelombang demonstrasi di Grahadi merambah ke Jalan Tunjungan. Manajemen Tunjungan Plaza juga mengumumkan penghentian operasional pada 30 Agustus karena alasan keselamatan.^[463]
• Trio musik KLa Project yang dijadwalkan tampil pada acara kuliner di Mall Kelapa Gading pada 30 Agustus memutuskan menunda penampilannya dengan alasan keselamatan.^[464]
• Sejak Sabtu pagi, sejumlah panser Anoa milik TNI Angkatan Darat terlihat menjaga Puri Indah Mall dan Mall Taman Anggrek.^[465]
• Pakuwon Mall Jogja ditutup selama satu hari pada 30 Agustus 2025, setelah unjuk rasa yang berlangsung sehari sebelumnya di sekitar kawasan mal tersebut.^[466]
• Pada 1 September 2025, para tenant di ketiga Teras Malioboro menerima imbauan melalui surat edaran resmi dari pemerintah untuk menutup sementara aktivitas perdagangan mereka.^[467]

Selain itu, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mendesak pemerintah untuk bertindak lebih bijak dalam menangani situasi yang berkembang ini.^[468]

Unjuk rasa yang berujung kerusuhan dan penjarahan pada 30 Agustus 2025 di kompleks Pemerintah dan DPRD Kabupaten Kediri telah menyebabkan kerusakan bangunan, arsip, dan hilangnya sarana prasarana kantor, seperti komputer. Secara keseluruhan, ada 18 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri yang terdampak kerusuhan.^[469] Berdasarkan penuturan Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, aset berupa komputer dan perangkat keras lainnya habis tak bersisa, termasuk sebagian arsip yang terbakar dan hilang dijarah.^[469] Perusakan dan penjarahan juga terjadi di Museum Bhagawanta Bhari. Museum yang berlokasi di belakang gedung Pemkab di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem itu kehilangan beberapa benda bersejarah, antara lain plakat HVA Sidomulyo sebanyak 2 buah, bata berinskripsi, dan arca Sumber Cangkring.^[197][470]

Safenet, sebuah lembaga pemantau hak digital di Indonesia, mencatat bahwa nomor telepon para pemimpin organisasi masyarakat sipil disebarkan sebagai nomor anggota parlemen, sehingga memicu spam dan ancaman. Selain itu, lembaga pemantau tersebut juga mencatat moderasi konten, pembatasan fitur, dan pemadaman listrik di pusat-pusat protes di Jakarta dan Bandung, yang menghambat arus informasi, serta penangguhan fitur siaran langsung TikTok dan Instagram yang berdampak pada dokumentasi protes maupun operasional usaha kecil. Gangguan digital semakin diperparah dengan dugaan pembakaran server kabel optik di Jakarta.^[471] Penangguhan fitur siaran langsung TikTok merupakan salah satu dari "safeguard tambahan sukarela untuk menjaga TikTok tetap menjadi ruang yang aman dan beradab" oleh platform tersebut,^[472] sementara pemerintah mengklaim bahwa disinformasi menyebar melalui berbagai platform media sosial.^[472][473]

Sejumlah universitas besar di Jakarta,^[474] Bandung,^[475] Yogyakarta,^[476] dan Surabaya,^[477] termasuk Universitas Indonesia,^[478] Institut Teknologi Bandung,^[479] dan Universitas Gadjah Mada^[480] menerapkan pembelajaran daring untuk memastikan keselamatan mahasiswa dan menjaga kelangsungan akademik di tengah protes. Langkah serupa juga diterapkan untuk sekolah-sekolah di Jakarta,^[474] Bandung, Surabaya,^[481] Yogyakarta,^[482] dan Palembang.^[483] Menteri pendidikan dasar Abdul Mu'ti mengusulkan penerapan pembelajaran daring nasional bagi sekolah-sekolah di sekitar wilayah protes setelah bertemu dengan presiden Prabowo.^[484]

Sejumlah media melaporkan penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap aktivis dan pendemo di sejumlah daerah.^[485][486] Aktivis yang ditangkap antara lain Delpedro Marhaen (Direktur Eksekutif Lokataru Foundation), Khariq Anhar (mahasiswa Universitas Riau sekaligus pegiat media sosial @aliansimahasiswapenggugat), dan Syahdan Husein (humas dan admin Gejayan Memanggil). Delpedro ditangkap di kantor Lokataru pada 1 September 2025 pukul 22.45 WIB,^[487] Khariq ditangkap pada 29 Agustus di Bandara Soekarno Hatta saat hendak terbang ke Riau, sedangkan Syahdan ditangkap di Bali pada 1 September 2025, pukul 23.00 WIB.^[488] Mereka ditangkap dengan tuduhan telah memprovokasi demonstran sehingga berlaku anarkis. Hingga 1 September 2025, KontraS melalui Posko Pengaduan Orang Hilang mencatat terdapat 23 orang hilang di lima kota, yaitu Bandung, Depok, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Laporan ini mencakup mereka yang hilang pasca-aksi unjuk rasa dan diduga ditangkap oleh aparat.^[485]

Pada 1 September 2025, seorang pegawai Organisasi Antar-Parlemen ASEAN (AIPA) bernama Laras Faizati Khairunnisa ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri setelah ia mengunggah Instagram Stories berisi ajakan untuk membakar Markas Besar Polri yang berada di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam unggahannya, Laras tampak berswafoto dengan menunjuk gedung Mabes Polri, dan menulis 'When your office is right next to the National Police Headquarters, please burn this building down and get them all yall. I wish I could help throw some stones but my mom wants me home. Sending strength to all protesters!!'. Ia kemudian ditahan di Rumah Tahanan Bareskrin Mabes Polri, dan dijerat dengan Pasal 48 ayat 1 juncto Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain itu ia juga dijerat dengan Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 ITE dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 161 ayat 1 KUHP.^{[489][490][491]}

Pada 2 September 2025, Polres Kediri Kota menangkap Saiful Amin alias Sam Oemar yang menjadi orator dalam unjuk rasa yang digelar di depan Markas Polres Kediri Kota. Ia ditangkap pada dini hari di rumah kontrakannya dan ditetapkan sebagai tersangka di hari yang sama. Ia dituduh menjadi provokator pada unjuk rasa yang berakhir ricuh di Kediri pada Sabtu, 30 Agustus 2025. Ia dikenai Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum untuk tidak mentaati peraturan perundang-undangan.^[492][493]

Komnas HAM turut menyebut Septinus Sesa dari Manokwari sebagai salah satu korban.^[437] Meski demikian, korban meninggal ketika ada unjuk rasa penolakan pemindahan empat terdakwa kasus makar Negara Federal Republik Papua Barat (NRFPB) dari Sorong ke Makassar untuk menjalani persidangan^[437] dan tidak terkait langsung dengan tuntutan demo Agustus terkait tunjangan DPR. Septinus merupakan seorang PNS dan pihak keluarga menyebut Septinus tidak mengikuti aksi, namun terdampak gas air mata ketika aparat berusaha membubarkan aksi demo.^[502]

Sejumlah laporan, termasuk dari Komnas HAM, menyebut ada total 10 korban, yakni satu korban lagi bernama Iko Juliant Junior (19), seorang mahasiswa di Semarang.^[503] Namun, laporan media lain menyebut bahwa korban terlibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 31 Agustus 2025 dini hari. Polisi menyebut motor yang dikendarai Iko dan satu orang lainnya menabrak motor pengendara lain. Totalnya ada empat orang yang terlibat tabrakan tersebut. Iko meninggal di rumah sakit, sementara tiga korban lain turut mendapat perawatan.^{[504][505][506]} Pada Sabtu 6 September 2025, polisi menggelar olah TKP kecelakaan lalu lintas tersebut yang melibatkan tabrakan dua kendaraan bermotor.^[507] Setelah melakukan gelar perkara dan memeriksa CCTV, Polda Jateng mengumumkan bahwa Iko meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas setelah motornya menabrak motor lain pada 31 Agustus 2025, Minggu dini hari pukul 03.05 WIB.^[508]

Beberapa nama tokoh publik yang turun langsung untuk unjuk rasa, namun para tokoh yang hadir mungkin tidak terbatas pada daftar ini:

• Insiden Malari
• Kerusuhan Mei 1998
• Unjuk rasa dan kerusuhan Jakarta 2019
• Unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia September 2019
• Unjuk rasa dan kerusuhan Papua 2019
• Unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja
• Unjuk rasa RUU Pilkada 2024
• Unjuk rasa di Indonesia 2025
  • Unjuk rasa Pati 2025
  • Aksi Protes Revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont 2025

• Tragedi Tiananmen 1989 yang melibatkan kendaraan baja melawan demonstran
• Kerusuhan Los Angeles 1992 yang disebabkan karena kekerasan polisi
• Revolusi Tunisia yang disebabkan karena kematian seorang pedagang oleh aparat polisi dan menyebabkan Musim Semi Arab
• Unjuk rasa George Floyd yang disebabkan karena brutalitas polisi yang menyebabkan kematian korban
• Unjuk rasa Sri Lanka 2022 yang melibatkan penjarahan rumah pegawai pemerintahan
• Unjuk rasa Rancangan Undang-Undang Keuangan Kenya yang disebabkan karena penolakan terhadap rencana kenaikan pajak
• Unjuk rasa Hong Kong 2019–2020 di mana mayoritas demonstran adalah para pemuda
• Kerusuhan London 2011 yang dipicu oleh penembakan Mark Duggan yang pada akhirnya kasus menyebar ke banyak kota di Inggris
• Kerusuhan Beras 1918 yang disebabkan oleh melonjak tinggi harga beras di Jepang setelah Perang Dunia I
• Revolusi Juli (Bangladesh) yang dimulai sebagai gerakan reformasi kuota
• Protes antikorupsi Serbia 2024–sekarang yang disebabkan oleh runtuhnya kanopi stasiun kereta api di Novi Sad

1. ^ Ferry Irwandi, Jerome Polin, JS Khairen, Cania Citta, Fathia Izzati, Salsa Erwina Hutagalung, dan Abigail Limuria mendukung 17+8 Tuntutan Rakyat.^[15]
2. ^ 351 ditangkap tanggal 25 Agustus,^[21] 39 di 26 Agustus,^[22] 600 di 28 Agustus,^[23] 1,334 di 29 Agustus,^[24][25][26], 1,029 di 30 Agustus (327 di Semarang,^[27] 132 di Denpasar,^[28] 143 di Blitar,^[29] 147 di Bandung,^[30] 87 di Pontianak,^[31] 50 di Palembang,^[32] 61 di Malang,^[33] 44 di Magelang,^[34] and 38 di Kabupaten Ciamis^[35]), dan 65 di tanggal 31 Agustus.^[36]
3. ^ Affan Kurniawan pada 28 Agustus, tiga orang di bangunan DPRD Makassar yang terbakar pada 29 Agustus, satu warga di Manokwari pada 29 Agustus, satu orang di Makassar pada 30 Agustus, dan satu tukang becak di Surakarta pada 30 Agustus. ^{[39][40][41][42][43]}