Daerah Operasi dan Divisi Regional Kereta Api Indonesia

Kereta Api Indonesia (KAI) dibagi menjadi satu wilayah usaha dan empat divisi regional (Divre). Satu wilayah usaha ini berlokasi di Jawa dan Sulawesi (Wilayah Usaha Jawa) dengan dibagi menjadi sembilan daerah operasi (Daop/Daops). Selain pembagian tersebut, KAI juga memiliki satu divisi terpisah bernama Divisi LRT Jabodebek; sebelumnya, KAI juga memiliki satu divisi di Jawa, Divisi Angkutan Perkotaan Jabotabek, yang kelak dipisahkan menjadi PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ), kini bernama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter, serta sebuah dinas penunjang bernama Dinas Pelayaran.

Semua daerah operasi dan divisi regional KAI dibina oleh Balai Teknik Perkeretaapian, lembaga teknis yang dibentuk di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

Pada saat awal berdirinya, Staatsspoorwegen (SS) membagi wilayah kerjanya menjadi dua, yaitu Westerlijnen (lintas barat) dan Oosterlijnen (lintas timur). Divisi Oosterlijnen melayani jalur kereta api yang berlokasi di sebelah timur jalur kereta api Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS) lintas Samarang–Vorstenlanden ke arah timur, sedangkan Westerlijnen di sebelah barat jalur NIS tersebut, kecuali lintas Batavia–Buitenzorg. Per 1884, panjang jalur kereta api SS telah mencapai 575,212 km, dengan perincian Westerlijnen 433,998 km dan Oosterlijnen 141,214 km.^[1]

Pada tahun 1888, Eksploitasi Oosterlijnen dipecah menjadi 4 afdeeling, dan Westerlijnen belum dipecah. Keempat afdeeling berada di bawah Kepala Eksploitasi Oosterlijnen yang langsung bertanggung jawab kepada Direktur Departemen Pekerjaan Umum Hindia Belanda (Department van Burgerlijke Openbare Werken, BOW). Tahun 1906, seluruh kepala eksploitasi Jawa berada di bawah Hoofdinspecteur (Kepala Jawatan) yang bertanggung jawab kepada Direktur BOW. Pada tahun 1917, SS membentuk 7 inspeksi ditambah Divisi Trem dan Bus di Jawa.^[2]

Pada saat Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) dibentuk, pada 2 Januari 1946 dilakukan pembagian eksploitasi menjadi tiga untuk Jawa: Eksploitasi Jawa Barat (EBt), Jawa Tengah (ETh), dan Jawa Timur (ETr).^[3] Di bawah eksploitasi Jawa, terdapat 11 inspeksi dengan kedudukannya masing-masing:

1. Jakarta
2. Bandung
3. Cirebon
4. Purwokerto
5. Semarang I
6. Yogyakarta
7. Semarang II
8. Madiun
9. Surabaya
10. Malang
11. Jember

Pada Juli 1989, PJKA membubarkan tiga eksploitasi tersebut, serta membentuk Wilayah Usaha (Wilu) Jawa yang berkedudukan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Di bawah wilayah usaha ini terbagi menjadi sembilan Daop yang kedudukannya masing-masing terletak di Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Purwokerto, Yogyakarta, Madiun, Surabaya, dan Jember.^[4] Karena tugas Wilu Jawa sering overlap dengan Kantor Pusat Perumka di Bandung, pada tahun 1998, Wilu Jawa resmi dihapus sehingga saat berubah menjadi persero, PT KAI langsung membawahi kesembilan Daop tersebut.^[5]

Setelah DKARI dibentuk, DKARI juga membagi eksploitasi di Sumatra menjadi tiga untuk Sumatra: Eksploitasi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan, untuk mengambil alih jalur kereta api Atjeh Tram, DSM, SSS, dan ZSS.^[3] Mengingat pemberitaan mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikirimkan lebih lambat di Sumatra, maka pengambilalihan jalur kereta api dari Rikuyu Sokyoku ke tangan Indonesia lebih lambat daripada di Jawa.^[6]

Di Sumatera Selatan, pengambilalihan jalur kereta api diikuti oleh seluruh pegawai kereta api di sana; dipimpin oleh Sudarmadi, berjalan mulus. Pada 1 Oktober 1945, kantor-kantor eks-ZSS diambil alih oleh pegawai bangsa Indonesia. Adnan Kapau Gani, yang saat itu menjadi Gubernur pertama Sumatera Selatan, mengangkat Sudarmadi sebagai Pimpinan Jawatan Kereta Api Sumatera Selatan, dan Pramono sebagai Kepala Eksploitasi Sumatera Selatan.^[7]

Di Sumatera Barat, pengambilalihan jalur kereta api diikuti oleh Angkatan Moeda Kereta Api Repoeblik Indonesia di bawah pimpinan Sidi Bakarudin. Pengambilalihan perkeretaapian di Sumatera Barat, berjalan mulus. Bakarudin menyampaikan, pengambilalihan itu banyak diikuti pegawai yang berusia muda, dan diangkatlah Marah Badaruddin sebagai Kepala Djawatan Kereta Api Republik Indonesia Sumatera Barat. Kala itu, Stasiun Bukittinggi beserta kantor-kantor di dekatnya dijadikan sebagai markas Kempeitai. Kepala Stasiun Bukittinggi, yang saat itu dijabat oleh orang Jepang, melarang pengibaran bendera Merah Putih di depan area stasiun. Namun, para pegawai Indonesia bertindak nekat; menyebabkan tarik ulur dan naik turun beberapa kali. Bahkan seorang pegawai Indonesia terpaksa menyimpul mati tali pengerek bendera agar tak bisa diturunkan. Tiba-tiba, orang Jepang memaksa untuk memanjat tiang bendera itu, tetapi ia terjatuh dari tengah tiang.^[8]

Upaya pengambilalihan kereta api di Sumatera Utara lebih lambat daripada Sumatera Selatan maupun Barat; karena jalur-jalurnya sendiri merupakan milik swasta (Deli Spoorweg Maatschappij). Yang pertama, terjadi pada 3 Oktober 1945 di bawah pimpinan Ajit dan Mohammad Irun; dengan mengambil alih peralatan administrasi (stempel tanda tangan keuangan).^[9] DSM diketahui memilih untuk tidak beraliansi dengan Staatsspoorwegen/Vereenigd Spoorwegbedrijf (SS/VS), dan masih eksis beroperasi. Pengambilalihan penuh untuk kedua kalinya, terjadi pada 10 Februari 1958 dengan sebuah upacara kecil terima yang dilakukan oleh Komisaris DSM saat itu, A. Blankert kepada Mr. Masri; dengan memberi nama eksploitasi menjadi Eksploitasi VII dan Ex-DSM.^[10] Setelah masa PNKA, dua eksploitasi DKA kemudian direstrukturisasi menjadi Eksploitasi Sumatera Utara.^[11]

Kata "Eksploitasi" masih dipakai hingga era Perumka, sebelum akhirnya peristilahan tersebut diganti menjadi "Divisi Regional" di awal-awal PT Kereta Api (Persero).^{[butuh rujukan]}

Meski saat ini KAI menggunakan angka arab untuk memberi nomor Daerah Operasi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempertahankan penomoran Daerah Operasi menggunakan angka Romawi seperti pada tahun 1990-an hingga 2000-an awal.^[12] Saat ini, terdapat sembilan Daerah Operasi yang mengoperasikan kereta api di Jawa dan Sulawesi. Kesembilan Daerah Operasi tersebut adalah:

Nomor		Kedudukan	Wilayah kerja	Stasiun kereta api utama yang dikelola[a]	Dibina oleh	Foto
Romawi	Arab barat
I	1	Jakarta	DKI Jakarta Jawa Barat Kabupaten–Kota Bekasi Kabupaten–Kota Bogor Kota Depok Karawang Sebagian barat Sukabumi Kota Sukabumi Banten	Kelompok stasiun Jakarta[a] Gambir Pasar Senen Bekasi Bogor Karawang	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta
II	2	Bandung	Jawa Barat Bandung Bandung Barat Kota Bandung Kota Banjar Ciamis Cianjur Kota Cimahi Garut Pangandaran Purwakarta Sebagian timur Sukabumi Sumedang Kabupaten–Kota Tasikmalaya	Kelompok stasiun Kota Bandung Bandung Kiaracondong Banjar Tasikmalaya	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung
III	3	Cirebon	Jawa Barat Kabupaten–Kota Cirebon Indramayu Majalengka Subang	Kelompok stasiun Kota Cirebon Cirebon Cirebon Prujakan Jatibarang
			Jawa Tengah Sebagian utara Brebes Sebagian barat Kota Tegal		Balai Teknik Perkeretaapian Semarang
IV	4	Semarang	Jawa Tengah Batang Boyolali (hanya Stasiun Telawa) Blora Demak Grobogan Jepara Kendal Kudus Pati Kabupaten–Kota Pekalongan Pemalang Rembang Semarang Kota Semarang Sebagian utara Tegal Kota Tegal (sebagian besar)	Kelompok stasiun Kota Semarang Semarang Poncol Semarang Tawang Cepu Pekalongan Tegal
V	5	Purwokerto	Jawa Barat Kota Banjar (hanya Rancakole–Cikawung)	Kebumen Kroya Kutoarjo Maos Purwokerto	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung
			Jawa Tengah Banyumas Banjarnegara Sebagian selatan Brebes Cilacap Kebumen Purworejo Purbalingga Sebagian selatan Tegal Wonosobo		Balai Teknik Perkeretaapian Semarang
VI	6	Yogyakarta	Jawa Tengah Boyolali (tidak termasuk Stasiun Telawa) Karanganyar Klaten Kabupaten–Kota Magelang Sebagian kecil Purworejo (hanya Montelan–Wojo) Sragen Sukoharjo Kota Surakarta Temanggung Wonogiri Daerah Istimewa Yogyakarta Bantul Kulon Progo Sleman Kota Yogyakarta	Kelompok stasiun Kota Surakarta Solo Balapan Solo Jebres Purwosari Kelompok stasiun Kota Yogyakarta Lempuyangan Yogyakarta
VII	7	Madiun	Jawa Timur Sebagian barat Blitar Kota Blitar Jombang Kabupaten–Kota Kediri Kabupaten–Kota Madiun Magetan Nganjuk Ngawi Ponorogo Trenggalek Tulungagung	Blitar Jombang Kediri Kertosono Madiun	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya
VIII	8	Surabaya	Jawa Timur Pulau Madura Bangkalan Pamekasan Sampang Sumenep Sebagian timur Blitar Bojonegoro Gresik Lamongan Kabupaten–Kota Malang Kabupaten–Kota Mojokerto Sebagian barat Pasuruan Sidoarjo Kota Surabaya Tuban	Kelompok stasiun Kota Surabaya Surabaya Gubeng Surabaya Pasarturi Bojonegoro Malang Mojokerto
			Sulawesi Selatan Barru Maros Pangkajene dan Kepulauan	Barru Maros Pangkajene Tanete Rilau	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
IX	9	Jember	Jawa Timur Banyuwangi Bondowoso Jember Lumajang Sebagian timur Pasuruan Kota Pasuruan Kabupaten–Kota Probolinggo Situbondo	Jember Ketapang Probolinggo	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya
Keterangan: Kabupaten/kota yang ditulis miring berarti tidak ada operasi kereta api di wilayah tersebut dan hanya pengusahaan aset oleh daerah operasi. Kelompok stasiun hanya merujuk pada pengelompokkan stasiun utama yang berada di kota besar.

Di bawah ini daftar Divisi Regional (Divre) perkeretaapian di Indonesia. Saat ini ada empat Divisi Regional di Sumatra. Penulisan nomor Divisi Regional sama halnya dengan penulisan nomor Daerah Operasi di Jawa. Keempat Divisi Regional tersebut adalah:

No. divre	Kedudukan	Wilayah kerja	Stasiun kereta api utama yang dikelola	Dibina oleh	Gambar
Subdivre I.1	Banda Aceh	Aceh Aceh Besar Aceh Jaya Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Bireuen Pidie Pidie Jaya Kota Banda Aceh Kota Langsa Kota Lhokseumawe	–	Balai Teknik Perkeretaapian Medan
I	Medan	Sumatera Utara Mebidangro[b] Kota Medan Kota Binjai Deli Serdang Asahan Batu Bara Labuhanbatu Labuhanbatu Utara Langkat Serdang Bedagai Simalungun Kota Pematangsiantar Kota Tanjungbalai Kota Tebing Tinggi	Stasiun Medan Stasiun Rantau Prapat
II	Padang	Sumatera Barat Palapa Kota Padang Kota Pariaman Padang Pariaman Agam Lima Puluh Kota Sijunjung Tanah Datar Sijunjung Solok Kota Bukittinggi Kota Padang Panjang Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok	–	Balai Teknik Perkeretaapian Padang
III	Palembang	Sumatera Selatan bagian utara Patungraya Agung Kota Palembang (termasuk LRT Sumatera Selatan sebagai operator) Ogan Ilir Empat Lawang Lahat Muara Enim bagian utara Kota Lubuklinggau Kota Prabumulih bagian utara Bengkulu Rejang Lebong	Stasiun Kertapati Stasiun Prabumulih	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang
IV	Tanjungkarang	Sumatera Selatan bagian selatan Muara Enim bagian selatan Ogan Komering Ulu Ogan Komering Ulu Timur Kota Prabumulih bagian selatan Lampung Lampung Selatan Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Kota Bandar Lampung	Stasiun Tanjungkarang
Keterangan: Kabupaten/kota yang ditulis miring berarti tidak ada operasi kereta api di wilayah tersebut dan hanya pengusahaan aset oleh divisi regional. Kelompok stasiun hanya merujuk pada stasiun utama yang berada di kota utama.

• Kereta Api Indonesia
• KAI Commuter

• Buku Statistik Bidang Perkeretaapian Tahun 2019 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. 2019. {{cite book}}: ( )
• Nachrawi, G. (2021). REINVENTING BUMN: Pengelolaan BUMN Dalam Perspektif Pasal 33 UUD NRI 1945. Cendekia Press. ISBN 9786236157121.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Reitsma, S.A.; de Hoog, F.H. (1925). Boekoe Peringatan dari Staatsspoor- en Tramwegen di Hindia-Belanda. Diterjemahkan oleh Soemarta, Haria W. Weltevreden: Topografische Inrichting.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Snethlage, R.A.I. (1886). Jaarboekje voor spoor- en tramwegen in Nederland en Indië. s'Gravenhage: de Gebroeders van Cleef. {{cite book}}: ( )
• Tim Telaga Bakti Nusantara; Asosiasi Perkeretaapian Indonesia (1997). Sejarah Perkeretaapian Indonesia. Bandung: Angkasa. ISBN 979665170X. {{cite book}}: ( ); ( )

(Indonesia) Situs web resmi PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Artikel bertopik perkeretaapian ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s