Era Reformasi

Era Reformasi
21 Mei 1998 – sekarang
Kompleks Parlemen Republik Indonesia, 2012
Lokasi	Indonesia
Peristiwa penting	Pengunduran diri Soeharto Kemerdekaan Timor Leste Pemilihan Presiden 1999 Pemakzulan Abdurrahman Wahid Bom Bali 2002 Pemilihan umum Presiden 2004 Gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004 Bom Bali 2005 Aksi Bela Islam Unjuk rasa Indonesia 2019 Pandemi Covid-19 Unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja Unjuk rasa RUU Pilkada 2024 Unjuk rasa #IndonesiaGelap
Kronologi Orde Baru

Bagian dari seri mengenai
Sejarah Indonesia
Prasejarah Manusia Jawa 1.000.000 BP Manusia Flores 94.000–12.000 BP Bencana alam Toba 75.000 BP Kebudayaan Buni 400 SM
Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Kutai 400–1635 Kerajaan Kalingga 424–782 Tarumanagara 450–900 Kerajaan Melayu 671–1347 Sriwijaya 671–1028 Kerajaan Sunda 662–1579 Kerajaan Galuh 669–1482 Kerajaan Bima 709–1621 Mataram Kuno 716–1016 Kerajaan Bali 914–1908 Kerajaan Kahuripan 1019–1046 Kerajaan Janggala 1042–1135 Kerajaan Kadiri 1042–1222 Kerajaan Singasari 1222–1292 Majapahit 1293–1478
Kerajaan Islam Lihat: Penyebaran Islam di Nusantara Kesultanan Peureulak 840–1292 Kerajaan Haru 1225–1613 Kesultanan Ternate 1257–1914 Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521 Kesultanan Bone 1300–1905 Kerajaan Kaimana 1309–1963 Kesultanan Gowa 1320–sekarang Kesultanan Limboto 1330–1863 Kerajaan Pagaruyung 1347–1833 Kesultanan Brunei 1368–1888, sekarang Brunei Kesultanan Gorontalo 1385–1878 Kesultanan Melaka 1405–1511 Kesultanan Sulu 1405–1851 Kesultanan Cirebon 1445–1677 Kesultanan Demak 1475–1554 Kerajaan Giri 1481–1680 Kesultanan Bolango 1482–1862 Kesultanan Aceh 1496–1903 Kerajaan Balanipa 1511–sekarang Kesultanan Banten 1526–1813 Kesultanan Banjar 1526–sekarang Kerajaan Kalinyamat 1527–1599 Kesultanan Johor 1528–1877 Kesultanan Pajang 1568–1586 Kesultanan Mataram 1586–1755 Kerajaan Fatagar 1600–1963 Kesultanan Jambi 1615–1904 Kesultanan Bima 1620–1958 Kesultanan Palembang 1659–1823 Kesultanan Sumbawa 1674–1958 Kesultanan Kasepuhan 1679–1815 Kesultanan Kanoman 1679–1815 Kesultanan Siak 1723–1945 Kesunanan Surakarta 1745–sekarang Kesultanan Yogyakarta 1755–sekarang Kesultanan Kacirebonan 1808–1815 Kesultanan Deli 1814–1946 Kesultanan Lingga 1824–1911
Negara lainnya Lihat: Kerajaan-kerajaan Kristen di Nusantara Kerajaan Soya 1200–sekarang Kerajaan Bolaang Mongondow 1320–1950 Kerajaan Manado 1500–1670 Kerajaan Siau 1510–1956 Kerajaan Larantuka 1515–1962 Kerajaan Sikka Kerajaan Tagulandang 1570–1942 Kerajaan Manganitu 1600–1944 Republik Lanfang 1777–1884 Kerajaan Lore 1903–sekarang
Kolonialisme Eropa Portugis 1512–1850 VOC 1602–1800 Jeda kekuasaan Prancis dan Britania 1806–1815 Hindia Belanda 1800–1949
Kemunculan Indonesia Kebangkitan Nasional 1908–1942 Pendudukan Jepang 1942–1945 Revolusi Nasional 1945–1949
Kemerdekaan Revolusi Nasional Indonesia 1945–1949 Masa Kemerdekaan 1945–1949 Republik Indonesia Serikat 1949–1950 Demokrasi Liberal 1950–1959 Demokrasi Terpimpin 1959–1965 Transisi 1965–1966 Orde Baru 1966–1998 Reformasi 1998–sekarang
Menurut topik Arkeologi Mata uang Ekonomi Militer
Garis waktu
Portal Indonesia
l b s

Era reformasi atau era setelah kejatuhan Soeharto, adalah sejarah kontemporer di Indonesia yang dimulai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, setelah menjabat selama 32 tahun. Pada masa awal setelah kejatuhan Soeharto, Indonesia berada dalam masa transisi, ditandai dengan amandemen Undang-undang Dasar 1945, dan revisi berbagai Undang-undang yang memperluas kebebasan berpendapat.^[1][2] Keputusan tersebut membentuk lingkungan sosial-politik yang lebih terbuka dan perbaikan ekonomi makro maupun mikro.

Berbagai tantangan yang muncul dalam periode ini termasuk dorongan untuk demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih kuat, elemen-elemen militer yang berusaha mempertahankan pengaruhnya, Islamisme yang berkembang dalam politik dan masyarakat, dan tuntutan untuk otonomi daerah yang lebih besar. Proses reformasi telah menghasilkan tingkat kebebasan berbicara yang lebih tinggi, berbeda dengan senseor yang merajalela di bawah Orde Baru. Hal ini menyebabkan debat politik yang lebih terbuka di media berita dan peningkatan ekspresi dalam seni. Peristiwa-peristiwa yang telah membentuk Indonesia pada periode ini termasuk kemerdekaan Timor Leste, kampanye pengeboman oleh teroris Islam (termasuk Bom Bali 2002), gempa bumi di Samudra Hindia tahun 2004, ketegangan agama dan politik dari tahun 2016 hingga 2019, dan pandemi COVID-19.

Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai gerakan mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan empat mahasiswa tertembak mati dan kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998.^[3]

Setelah pengunduran diri Soeharto, Wakil Presiden B. J. Habibie dilantik sebagai presiden dan melakukan berbagai reformasi politik. Pada Februari 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Partai Politik^[4] yang mencabut pembatasan jumlah partai politik (parpol). Sebelumnya, pada masa Soeharto, hanya tiga parpol yang diperbolehkan. Parpol juga tidak diwajibkan berideologi Pancasila. Hal ini mengakibatkan partai politik bermunculan dan 48 di antaranya akan bersaing dalam pemilihan legislatif 1999.

Pada Mei 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Otonomi Daerah^[5] yang merupakan langkah pertama dalam desentralisasi pemerintahan Indonesia dan memungkinkan provinsi-provinsi untuk lebih berperan dalam mengatur daerahnya. Pers lebih dibebaskan pada pemerintahan Habibie, meskipun Kementerian Penerangan tetap dipertahankan. Tahanan politik seperti Sri Bintang Pamungkas, Muchtar Pakpahan, dan Xanana Gusmão juga dibebaskan atas perintah Habibie.

Pada era Habibie juga dilangsungkan pemilihan umum legislatif 1999, yang merupakan pemilihan bebas pertama sejak pemilu legislatif 1955. Pemilu ini diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) yang independen, bukan komisi pemilihan yang diisi menteri-menteri pemerintah seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

Habibie juga menyerukan referendum untuk menentukan masa depan Timor Timur. Tindakan ini mengejutkan banyak orang dan membuat marah beberapa orang. Pada tanggal 30 Agustus, penduduk Timor Timur memilih untuk merdeka. Lepasnya provinsi ini merugikan popularitas dan aliansi politik Habibie.

Pada 1999, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjabat sebagai Presiden Indonesia ke–4. Kabinet pertama, yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional, adalah kabinet koalisi yang mewakili beberapa partai politik: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan (PK). Perwakilan nonpartisan dan militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga ditempatkan dalam kabinet. Salah satu reformasi administrasi negara yang dilakukan Gus Dur adalah penghapusan Kementerian Penerangan, senjata utama Orde Baru untuk mengendalikan media, dan pembubaran Kementerian Kesejahteraan, yang telah menjadi korup pada masa Orde Baru.^[6]

Gus Dur bermaksud memberikan referendum kepada Provinsi Aceh—yang saat itu memberontak—untuk menentukan model otonomi mereka alih-alih opsi untuk memerdekakan diri seperti di Timor Timur.^[7] Gus Dur juga ingin mengambil sikap yang lebih lunak terhadap Aceh dengan menurunkan lebih sedikit personel militer di sana. Pada bulan Maret 1999, pemerintahan Gus Dur mulai membuka negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pada bulan Mei, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM yang berlaku hingga awal 2001, saat kedua belah pihak melanggar perjanjian tersebut.^[8]

Pada 30 Desember 1999, Gus Dur mengunjungi Kota Jayapura, ibu kota Provinsi Papua (saat itu disebut "Irian Jaya"). Gus Dur berhasil meyakinkan para pemimpin Papua Barat bahwa dirinya merupakan pemicu perubahan dan bahkan mendorong penggunaan nama Papua.^[9]

Pada Maret 2000, Gus Dur menyarankan agar Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) 1966 tentang pelarangan Marxisme–Leninisme dicabut.^[10] Pada bulan September, Gus Dur mengumumkan darurat militer di Maluku. Pada bulan yang sama, penduduk Papua Barat mengibarkan bendera Bintang Kejora. Gus Dur menanggapi dengan mengizinkan pengibaran tersebut asalkan bendera Bintang Kejora ditempatkan lebih rendah dari bendera Indonesia.^[11] Tanggapan ini dikritik keras oleh Megawati Soekarnoputri dan Akbar Tanjung. Pada 24 Desember 2000, serangkaian pengeboman dilakukan terhadap gereja-gereja di Jakarta dan delapan kota di seluruh Indonesia.

Ketika naik ke kursi kepresidenan, salah satu tujuan Gus Dur adalah mereformasi TNI dan menghilangkan peran sosiopolitik mereka yang dominan. Dalam usaha ini, Wahid bersekutu dengan Agus Wirahadikusumah, yang ia jadikan Panglima Kostrad pada bulan Maret 2000. Pada bulan Juli, Agus mulai mengungkap skandal yang melibatkan Dharma Putra, yayasan yang berafiliasi dengan Kostrad. Melalui Megawati, anggota TNI mulai menekan Gus Dur untuk mencopot Agus. Gus Dur mengalah pada tekanan ini tetapi kemudian berencana untuk mengangkat Agus sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang ditanggapi oleh para pemimpin TNI dengan mengancam akan pensiun dan Gus Dur sekali lagi mengalah pada tekanan tersebut.^[12]

Hubungan Gus Dur dengan TNI semakin memburuk ketika di bulan yang sama terungkap bahwa milisi Laskar Jihad telah tiba di Maluku dan dipersenjatai dengan senjata militer, meskipun Gus Dur telah memerintahkan TNI untuk memblokir masuknya mereka ke wilayah tersebut. Milisi telah merencanakan sejak awal tahun untuk pergi ke Maluku dalam rangka melibatkan diri dalam konflik sekretarian di sana.^[13]

Pada tahun 2000, Gus Dur terlibat dalam dua skandal yang mencoreng masa kepresidenannya. Pada Mei, Badan Urusan Logistik (Bulog) melaporkan hilangnya dana sebesar US$4 juta. Uang tersebut digelapkan oleh tukang pijat Gus Dur sendiri, yang menyatakan bahwa Gus Dur mengirimnya ke Bulog untuk mengambil uang tersebut.^[14] Meski uangnya telah dikembalikan, musuh-musuh politik Gus Dur mengambil kesempatan ini dengan menuduhnya terlibat dalam skandal yang disebut sebagai Buloggate ini. Di saat yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan sumbangan US$2 juta dari Sultan Brunei yang diberikan sebagai bantuan untuk Aceh. Skandal ini dikenal sebagai Bruneigate.

Pada akhir 2000, banyak elit politik yang kecewa dengan Gus Dur; yang paling menonjol adalah Amien Rais yang menyayangkan telah mendukung Gus Dur sebagai presiden pada tahun sebelumnya. Amien berusaha menggalang oposisi dengan mendorong Megawati dan Akbar Tanjung untuk menunjukkan kekuatan politik mereka. Megawati secara mengejutkan membela Gus Dur sementara Akbar memilih untuk menunggu pemilu legislatif 2004. Pada akhir November, 151 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menandatangani petisi yang menuntut pemakzulan Gus Dur.^[15]

Pada bulan Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Imlek menjadi hari libur opsional.^[16] Ia menindaklanjutinya pada bulan Februari dengan mencabut larangan tentang perayaan Imlek secara terbuka. Pada bulan Februari, Gus Dur mengunjungi negara-negara di Afrika Utara serta Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji.^[17] Gus Dur melakukan kunjungan luar negeri terakhirnya pada Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia.

Dalam pertemuan dengan rektor-rektor universitas pada 27 Januari 2001, Gus Dur berkomentar tentang kemungkinan Indonesia menjadi anarki dan menyatakan bahwa ia terpaksa membubarkan DPR jika hal itu terjadi.^[18] Meskipun isi pertemuan ini tidak untuk konsumsi publik, tetapi cukup banyak kehebohan yang timbul. Pada 1 Februari, DPR mengajukan memorandum terhadap Gus Dur dalam Sidang Istimewa MPR, yang melegalkan pemakzulan dan pencopotan presiden. Dari hasil pemungutan suara, sangat banyak anggota DPR yang mendukung memorandum, sementara anggota PKB hanya bisa keluar dari ruang rapat sebagai bentuk protes. Memorandum tersebut menimbulkan protes luas di kalangan anggota Nahdlatul Ulama (NU). Di Jawa Timur, anggota NU menyerang kantor Golkar. Di Jakarta, pihak oposisi mulai menuduh bahwa Gus Dur telah mendorong demonstrasi. Gus Dur menyangkalnya dan bertemu dengan para pengunjuk rasa di Kota Pasuruan dan mendorong mereka untuk berhenti berdemonstrasi.^[19] Meski demikian, pengunjuk rasa NU terus menunjukkan dukungan mereka kepada Gus Dur dan pada bulan April mengumumkan bahwa mereka siap membela dan mati untuk presiden.

Pada bulan Maret, Gus Dur mencoba untuk melawan oposisi yang dimulai dari anggota kabinetnya sendiri. Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra dicopot karena secara publik menuntut pengunduran diri presiden, sementara Menteri Kehutanan Nur Mahmudi Ismail juga dicopot karena dicurigai menyalurkan dana departemennya kepada oposisi Gus Dur. Menyikapi hal itu, Megawati mulai menjauhkan diri dan tidak hadir dalam pelantikan menteri pengganti. Pada 30 April, DPR mengeluarkan memorandum kedua dan esok harinya menyerukan Sidang Istimewa MPR digelar pada 1 Agustus 2001.

Pada bulan Juli, Gus Dur memerintahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menteri Koordinator Politik dan Keamanan untuk mengumumkan keadaan darurat. SBY menolak dan Gus Dur mencopotnya dari jabatannya. Pada 20 Juli, Amien Rais mengumumkan Sidang Istimewa MPR akan dimajukan menjadi 23 Juli. TNI, yang memiliki hubungan buruk dengan Gus Dur selama masa jabatannya sebagai presiden, menempatkan 40.000 pasukan di Jakarta dan menempatkan tank yang mengarah ke Istana Presiden untuk unjuk kekuatan.^[20] Untuk mencegah Sidang Istimewa MPR berlangsung, Gus Dur kemudian mengeluarkan maklumat pembubaran MPR pada tanggal 23 Juli meski tidak memiliki kewenangan untuk itu. Bertentangan dengan keputusan Gus Dur, MPR melanjutkan Sidang Istimewa dan kemudian dengan suara bulat memilih untuk memakzulkan Gus Dur dan menangkat Megawati sebagai presiden. Gus Dur terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tinggal selama beberapa hari di Istana Kepresidenan tetapi kemudian meninggalkan istana pada 25 Juli untuk segera terbang ke Amerika Serikat untuk merawat kesehatannya.

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, putri pendiri Indonesia sekaligus presiden pertama Soekarno, proses reformasi demokrasi yang dimulai pada periode B. J. Habibie dan Gus Dur terus berlanjut, meskipun berjalan lambat dan tidak menentu. Megawati mengumumkan susunan Kabinet Gotong Royong pada 10 Agustus 2001 untuk membantunya mengatur negara. Selama kabinet ini bertugas, Megawati tidak pernah melakukan perombakan kabinet dan hanya mengangkat beberapa pelaksana tugas karena beberapa menteri mengundurkan diri sehubungan dengan pencalonan mereka pada Pilpres 2004.

Munculnya ikon oposisi terhadap rezim Suharto ke kursi kepresidenan pada awalnya disambut secara luas, tetapi segera terlihat bahwa kepresidenannya ditandai dengan ketidaktegasan, kurangnya arah ideologis yang jelas, dan "dikenal pasif dalam urusan kebijakan penting".^[21][22][23] Sisi baik dari lambatnya kemajuan reformasi dan menghindari konfrontasi adalah bahwa Megawati menstabilkan proses demokratisasi secara keseluruhan dan hubungan antara legislatif, eksekutif, dan militer.^[21]

Meskipun pada tahun 2004 ekonomi telah stabil dan cukup pulih dari krisis 1997, angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Konstitusi Indonesia kemudian diamendemen agar presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan Megawati mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Ia secara konsisten tertinggal dalam berbagai jajak pendapat. Sebagian penyebabnya adalah pemilih Muslim yang cenderung memilih kandidat laki-laki dan kinerja Megawati dipandang biasa-biasa saja selama menjabat sebagai presiden. Meski tampil lebih baik dari perkiraan pada putaran pertama pemilu presiden 2004, tetapi di putaran kedua ia dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada masa pemerintahan Megawati.

Pemilu Presiden Indonesia 2004 merupakan pemilu pertama yang memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla memenangi pemilu setelah melewati dua putaran pemilihan. Pada 21 Oktober 2004, SBY mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu.

Dua bulan setelah SBY menjabat, gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004 melanda Aceh dan negara-negara lain di sepanjang garis pantai Samudra Hindia. Tiga bulan kemudian, gempa susulan memicu tsunami di Pulau Nias. Pada tahun 2006, Gunung Merapi meletus dan disusul gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Indonesia juga mengalami wabah flu burung dan semburan lumpur Sidoarjo. Pada tahun 2007, banjir besar melanda Jakarta. SBY mengizinkan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso membuka pintu air Manggarai dengan risiko membanjiri Istana Kepresidenan.^[24]

Pada 1 Oktober 2005, bom bunuh diri kembali terjadi di Bali. Kelompok Islam militan Jemaah Islamiyah diduga berada di balik serangan tersebut, meskipun penyelidikan polisi masih dilakukan. Kelompok tersebut juga bertanggung jawab atas bom Bali 2002. SBY mengutuk serangan itu serta berjanji untuk "memburu para pelakunya dan membawa mereka ke pengadilan".^[25]

Pada tahun 2005, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6%^[26] yang kemudian menurun menjadi 5,5% pada tahun 2006.^[27] Inflasi mencapai 17,11% pada tahun 2005, tetapi menurun menjadi 6,6% pada tahun 2006.^[28]

SBY juga mengalokasikan lebih banyak dana untuk mengurangi kemiskinan. Pada tahun 2004, 18 triliun rupiah dalam APBN dialokasikan untuk mengentaskan kemiskinan, yang meningkat menjadi 23 triliun pada tahun 2005 dan 51 triliun pada tahun 2006.^[29] Pada bulan Maret dan Oktober 2005, SBY membuat keputusan untuk memotong subsidi bahan bakar yang menyebabkan kenaikan harga bahan bakar.^[30] Masyarakat miskin diberi kompensasi dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), tetapi pemotongan subsidi kemudian menurunkan popularitas SBY. Pada Mei 2008, kenaikan harga minyak turut mendorong keputusan SBY untuk sekali lagi memotong subsidi BBM, yang menjadi penyebab protes masyarakat pada Mei dan Juni 2008.

Pada pemilu presiden 2009, SBY terpilih untuk masa jabatan kedua bersama Boediono, mantan Gubernur Bank Indonesia. Mereka mengalahkan dua kandidat yaitu Megawati Soekarnoputri–Prabowo Subianto dan wakil presiden saat itu, Jusuf Kalla–Wiranto. Pasangan SBY–Boediono memenangkan pemilu dengan lebih dari 60% suara nasional pada putaran pertama. Mereka lalu mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu II pada 21 Oktober 2009.

Pada Oktober 2010, Gunung Merapi meletus, menewaskan 353 orang.^[31] Sementara itu, gempa bumi dan tsunami melanda Kabupaten Kepulauan Mentawai.^[32]

Pada pemilu presiden 2014, Joko Widodo yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, bersama dengan Jusuf Kalla mengalahkan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa. Joko Widodo merupakan presiden pertama tanpa latar belakang politik atau militer yang tinggi.^[33] Dalam kampanye pemilu 2014, Joko Widodo berjanji akan meningkatkan pertumbuhan PDB hingga 7% dan mengakhiri kebijakan 'bagi-bagi kursi', sebuah kiasan yang berarti memberikan jabatan pemerintahan pada koalisi politiknya, meski janji tersebut belum terpenuhi.

Pada masa pemerintahannya, rupiah mencapai nilai terendah dalam 20 tahun terakhir.^[34] Menguatnya mata uang dolar Amerika Serikat tersebut terjadi akibat adanya ekspektasi terhadap kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat yaitu Federal Reserve System, serta diikuti ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok.^[35]

Pada 27 September 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Pada sambutannya, ia berbicara tentang penggunaan ayat Al-Qur'an oleh politikus untuk menyerang lawan politik. Sambutan yang disiarkan melalui saluran Youtube Pemprov DKI Jakarta tersebut kemudian tersebar hingga sosial media Facebook dan menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan Muslim saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Kemudian beberapa pihak melakukan sejumlah unjuk rasa sebagai tanggapan atas ucapan tersebut. Dukungan terbuka dari beberapa politikus dan tingginya liputan media arus utama membuat unjuk rasa tersebut berkembang menjadi aksi berskala besar. Unjuk rasa tersebut dilakukan berbagai kelompok Islam pada November dan Desember 2016 di Jakarta.^[36][37][38] Pada Mei 2017, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mencabut izin pendirian organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia.

Pada masa kepemimpinannya, pihak oposisi mengkhawatirkan adanya penurunan kebebasan berpendapat setelah terjadinya beberapa penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan terhadap masyarakat yang dianggap melakukan penghinaan terhadap presiden maupun makar atau melawan negara.^[39]

Pada Maret 2018, Badan Pusat Statistik melaporkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,82 persen, turun dari Maret 2017 yang sebesar 10,64 persen. Ini adalah pertama kali tingkat kemiskinan di Indonesia turun hingga di bawah dua digit. Sebelumnya, angka kemiskinan selalu di atas 10 persen, bahkan mencapai 23,4 persen pada 1999 pascakrisis 1997–1998.^[40]

Pada 17 April 2019, Indonesia mengadakan pemilihan umum serentak . Untuk pertama kalinya, pemilihan dilakukan terhadap presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.^[41] Pemilu ini digambarkan sebagai "salah satu pemungutan suara satu hari paling rumit dalam sejarah global".^[42] Joko Widodo dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin kembali mengalahkan Prabowo yang berpasangan dengan seorang pengusaha, Sandiaga Uno.^[43]

Pada 21 Mei 2019, hari dimana hasil Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019 diumumkan secara resmi oleh KPU RI, pendukung Prabowo Subianto yang menolak hasil Pilpres 2019 melakukan unjuk rasa, unjuk rasa tersebut pada akhirnya berakhir sebagai kerusuhan dan mengakibatkan setidaknya delapan pengunjuk rasa tewas.^[44]

Pada 16 Agustus 2019, empat puluh tiga pelajar asal Papua di Kota Surabaya, Jawa Timur ditangkap oleh polisi setelah adanya laporan bahwa terjadi perusakan terhadap bendera Indonesia yang berada di luar gedung tempat mereka tinggal.^[45] Penangkapan tersebut menyebabkan unjuk rasa dan kerusuhan di Papua dan wilayah lainnya.^[46]

Pada September 2019, mahasiswa dan kelompok masyarakat dari berbagai kota di Indonesia melaksanakan serangkaian unjuk rasa untuk memprotes Revisi yang sudah dilakukan terhadap UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan RUU KUHP.^[47] Protes tersebut diklaim oleh media massa sebagai gerakan mahasiswa terbesar di Indonesia sejak unjuk rasa tahun 1998 yang berakhir dengan kejatuhan Soeharto dan dimulainya era reformasi.^[48]

Pada 2 Maret 2020, penyakit Koronavirus 2019 (Covid-19) yang menyebar di seluruh dunia, untuk pertama kalinya terdeteksi di Indonesia .^[49] Hingga 5 November 2020, virus ini telah mengakibatkan lebih dari 14.000 kematian di Indonesia.^[50] Pada akhir 2020, pandemi menyebabkan perekonomian jatuh ke dalam resesi untuk pertama kalinya dalam 22 tahun.^[51]

Pada Oktober 2020, sejumlah unjuk rasa untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan di berbagai kota di Indonesia, setelah DPR RI mengesahkan RUU tersebut.^[52]

Meski tidak mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, Presiden Joko Widodo secara terus terang menyatakan bahwa ia tidak akan netral dalam Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 dan mengizinkan Menteri untuk maju sebagai Calon Presiden maupun Calon Wakil Presiden. Presiden menyatakan intervensi tersebut dilakukan agar terjadi pembangunan dan kepemimpinan yang stabil dan kesinambungan. Pernyataan tersebut diutarakan pada pertemuannya dengan pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka pada 29 Mei 2023.^[53]

Pada bulan September 2023, dalam sebuah rapat umum yang digelar oleh relawan Sekretariat Nasional (Seknas) di Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa ia memiliki informasi intelijen yang dikumpulkan oleh Badan Intelijen Negara RI (BIN) dan Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS) mengenai arah dukungan partai politik dalam Pilpres 2024.^[54][55]

Pada Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diketuai oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, yang merupakan kakak ipar dari Joko Widodo, memutuskan untuk menurunkan batas usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden untuk maju dalam Pemilihan umum Presiden Indonesia. Putusan tersebut memungkinkan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung dari Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan diri, ia kemudian dipilih Prabowo untuk mendampinginya sebagai calon Wakil Presiden dalam Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024. Hakim Konstitusi Anwar Usman kemudian dilaporkan oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi ke Majelis Kehormatan MK (MKMK), kemudian MKMK memutuskan untuk memberhentikan Hakim Konstitusi Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.^[56]

Pada Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024, Prabowo Subianto yang sebelumnya dua kali gagal dalam Pemilihan umum Presiden, berhasil memenangkan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 dalam satu putaran, dengan didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka.^[57]

Pada tanggal 20 Maret 2025, Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia disahkan menjadi Undang-undang. UU tersebut memperluas kewenangan militer melalui penambahan jumlah Kementerian dan Lembaga Negara yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif yang sebelumnya sepuluh, menjadi enam belas.^[58]

• Barton, Greg (2002). Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President. Singapore: UNSW Press. ISBN 0-86840-405-5
• Conceicao, J.F. (2005). Indonesia's Six Years of Living Dangerously: from Habibie through Gus Dur to Megawati: will Yudhoyono succeed?. Singapore; Kuala Lumpur: Horizon Books. ISBN 981-05-2307-6.

• Ananta, Aris; Arifin, Evi Nurvidya; Suryadinata, Leo (2005). Emerging Democracy in Indonesia (dalam bahasa Inggris). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. ISBN 981-230-323-5.
• Bünte, Marco; Ufen, Andreas, ed. (2009). Democratization in post-Suharto Indonesia (dalam bahasa Inggris). London; New York: Routledge.
• Dijk, Kees van (2001). A country in despair. Indonesia between 1997 and 2000. (dalam bahasa Inggris). Leiden: KITLV Press. ISBN 90-6718-160-9
• King, Dwight Y. (2003). Half-Hearted Reform: Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia (2024 Online Version) (dalam bahasa Inggris). Wesport, Conn: Praeger. ISBN 978-0-2759-7942-3.
• Miaz, Yalvema (2012). Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi (PDF). Padang: UNP Press. ISBN 978-602-8819-65-7.
• Mietzner, Marcus (2013). Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia (dalam bahasa Inggris). Singapore: NUS Press. ISBN 978-9971-69-768-6.

• (Indonesia) Gelombang Balik Reformasi Diarsipkan 2007-09-29 di Wayback Machine.
• BBC: Timeline: Indonesia