Kabinet Republik Indonesia Serikat

Kabinet Republik Indonesia Serikat
Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-10 & ke-11 Kabinet pemerintahan RIS ke-1
1949–1950
Kabinet Republik Indonesia Serikat pertama
Dibentuk	20 Desember 1949 (1949-12-20)
Diselesaikan	15 Agustus 1950 (1950-08-15)
Struktur pemerintahan
Presiden	Soekarno
Wakil Presiden	Mohammad Hatta
Perdana Menteri	Mohammad Hatta
Total jumlah menteri	17
Partai anggota	Masyumi   PNI   Parkindo   Independen
Sejarah
Periode	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat
Nasihat dan persetujuan	Senat Republik Indonesia Serikat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat
Pendahulu	Kabinet Hatta II
Pengganti	Kabinet Natsir

Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan Ketatanegaraan Republik Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Hukum
Ideologi Pancasila
Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Perundang-Undangan Ketetapan MPR (Tap MPR) Undang-Undang (UU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kabupaten/Kota
Hirarki Lembaga Negara Organ Lapis Pertama Organ Lapis Kedua Organ Lapis Ketiga
Pemerintahan Pusat
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Ahmad Muzani (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: Sultan Bachtiar Najamudin (Independen)
Eksekutif Presiden Indonesia Prabowo Subianto Djojohadikusumo (Gerindra) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Merah Putih Menteri Pejabat setingkat menteri
Yudikatif Mahkamah Agung Ketua: Sunarto Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga Lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat Negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan Daerah
Pembagian Administratif Provinsi Khusus: Daerah Khusus Daerah Istimewa Daftar: Umum Ibu Kota Lambang IPM PDRB Titik Tertinggi Kabupaten Kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya Kabupaten Waktu Pembentukan Hanya Kota Provinsi Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Hari Jadi Wilayah Metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah Khusus
Kepala Daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali Kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik Praktis
Pemilihan Umum Pemilihan Legislatif 2029 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Pemilihan Presiden 2029 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan Lokal Pemilihan Legislatif Daerah 1957–1958 Pemilihan Kepala Daerah 2029 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-Undang Daerah Pemilihan
Partai Politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh Partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap Pemuda Partai yang Bubar
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional Bilateral (negara individu) Multilateral Keanggotaan: ASEAN PBB APEC G20 Nonblok WTO BRICS Kerja sama: Uni Eropa
Perwakilan Diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsulat Jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsuler di Surabaya
Portal Indonesia  Portal Politik Negara lainnya Atlas
l b s

Artikel ini bagian dari seri tentang Soekarno
Presiden pertama Indonesia Prakemerdekaan PNI Partindo PETA BPUPK Pancasila PPKI Revolusi Nasional Indonesia Proklamasi Kemerdekaan Kebijakan dalam negeri APRA Ambon Permesta DI/TII Peristiwa Tiga Selatan Marhaenisme Politik Mercusuar Demokrasi Terpimpin Dekret 5 Juli Monas G30S Supersemar Kejatuhan De-Soekarnoisasi Kebijakan luar negeri Gerakan Non-Blok Konferensi Asia–Afrika Pesta Olahraga Asia 1962 CONEFO GANEFO gedung Irian Barat Trikora Pepera Konfrontasi Krisis Selat Sunda Pidato Indonesia Menggugat Tahun Vivere Pericoloso Keluarga Istri Fatmawati Dewi Anak Rukmini Megawati Rachmawati Sukmawati Guruh Media dan warisan Makam Soekarno Rumah pengasingan Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta Stadion Gelora Bung Karno Lainnya (eponim) Galeri: Gambar, Suara, Video
l b s

Kabinet Republik Indonesia Serikat atau Kabinet RIS adalah kabinet yang dibentuk sebagai hasil dari pembentukan negara Republik Indonesia Serikat setelah pengakuan kedaulatan dari kekuasaan kolonial Belanda. Kabinet ini bertugas kurang dari satu tahun sebelum akhirnya Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabinet ini bertugas dari tanggal 20 Desember 1949 hingga 6 September 1950 di Jakarta. Kabinet ini memerintah pada waktu yang kurang lebih bersamaan dengan kabinet Republik Indonesia, Kabinet Halim, di Yogyakarta. Kabinet ini merupakan zaken kabinet, yang mengutamakan keahlian dari anggota-anggotanya, bukan kabinet koalisi yang berdasarkan pada kekuatan partai politik.

Presiden Soekarno, Presiden Republik Indonesia Serikat, menunjuk Mohammad Hatta, Ida Anak Agung Gde Agung, Sri Sultan Hamengkubuwana IX dan Sultan Hamid II untuk membentuk kabinet Republik Indonesia Serikat yang baru. Dua hari kemudian, pada 20 Desember 1949, anggota kabinet disumpah, dan satu minggu kemudian kabinet tersebut menerima kedaulatan negara dari Belanda.^[1]

Presiden		Wakil Presiden
Soekarno (Negara Bagian Republik Indonesia)			Mohammad Hatta (Negara Bagian Republik Indonesia)

Hanya lima anggota kabinet yang berasal dari luar Negara Bagian Republik Indonesia. Hatta bekerja keras untuk memastikan para menteri dipilih berdasarkan kompetensi dibandingkan afiliasi partai politik, dan empat dari menteri yang berasal dari Negara Bagian Republik Indonesia tidak berafiliasi partai. Secara praktis, Hatta memegang posisi dominan di dalam kabinet, dikarenakan kedekatannya dengan Presiden Soekarno, kesuksesan Hatta pada Konferensi Meja Bundar dan perannya dalam peristiwa penting selama Revolusi Nasional Indonesia.^[2]

No.	Jabatan	Pejabat (negara bagian)		Periode		Partai Politik
				Mulai menjabat	Selesai menjabat
Perdana Menteri
1	Perdana Menteri		Mohammad Hatta (Negara Bagian Republik Indonesia)	20 Desember 1949	15 Agustus 1950		Non-Partai
Menteri
2	Menteri Luar Negeri		Mohammad Hatta (Negara Bagian Republik Indonesia)	20 Desember 1949	15 Agustus 1950		Non-Partai
3	Menteri Dalam Negeri		Ide Anak Agung Gde Agung (Negara Indonesia Timur)	20 Desember 1949	15 Agustus 1950		Non-Partai
4	Menteri Pertahanan		Sri Sultan Hamengkubuwana IX (Negara Bagian Republik Indonesia)	20 Desember 1949	15 Agustus 1950		Non-Partai
5	Menteri Kehakiman		Soepomo (Negara Bagian Republik Indonesia)	20 Desember 1949	15 Agustus 1950		Non-Partai
6	Menteri Penerangan		Arnold Mononutu (Negara Indonesia Timur)	20 Desember 1949	15 Agustus 1950		PNI
7	Menteri Keuangan		Syafruddin Prawiranegara (Negara Bagian Republik Indonesia)	20 Desember 1949	15 Agustus 1950		Masyumi
8	Menteri Kemakmuran		Djuanda Kartawidjaja (Negara Bagian Republik Indonesia)	20 Desember 1949	15 Agustus 1950		Non-Partai
9	Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum		Herling Laoh (Negara Bagian Republik Indonesia)	20 Desember 1949	15 Agustus 1950		PNI
10	Menteri Perburuhan		Wilopo (Negara Bagian Republik Indonesia)	20 Desember 1949	15 Agustus 1950		PNI
11	Menteri Sosial		Kosasih Purwanegara (Negara Pasundan)	20 Desember 1949	15 Agustus 1950		Non-Partai
12	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan		Abu Hanifah (Negara Bagian Republik Indonesia)	20 Desember 1949	15 Agustus 1950		Masyumi
13	Menteri Kesehatan		Johannes Leimena (Negara Bagian Republik Indonesia)	20 Desember 1949	15 Agustus 1950		Parkindo
14	Menteri Agama		Wahid Hasjim (Negara Bagian Republik Indonesia)	20 Desember 1949	15 Agustus 1950		Masyumi
15	Menteri Negara		Hamid II[3] (Negara Kalimantan Timur	20 Desember 1949	5 April 1950		Non-Partai
			Mohammad Roem[4] (Negara Bagian Republik Indonesia)	20 Desember 1949	19 Januari 1950		Masyumi
			Suparno (Negara Madura)	20 Desember 1949	15 Agustus 1950		Non-Partai

Pada 19 Januari 1950, Menteri Negara Mohammad Roem ditunjuk sebagai Komisi Tinggi RIS di Den Haag dan mengundurkan diri dari kabinet. Setelah adanya laporan dari Jaksa Agung, Menteri Negara Sultan Hamid II diberhentikan pada 5 April 1950 karena keterlibatannya dalam pemberontakan yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Baik Roem maupun Hamid tidak digantikan oleh menteri negara baru.^[5][6]

Adapun Program Kabinet Republik Indonesia Serikat adalah sebagai berikut :

• Menyelenggarakan pemindahan kekuasaan ke tangan bangsa Indonesia di seluruh Indonesia terjadi dengan saksama, mengusahakan reorganisasi KNIL dan pembentukan APRIS dan pengembalian tentara Belanda ke negerinya dalam waktu selekas-lekasnya.
• Menyelenggarakan ketenteraman umum dalam waktu yang sesingkat-singkatnya serta menjamin berlakunya hak-hak demokrasi dan terlaksananya dasar-dasar hak manusia dan kemerdekaan.
• Mengadakan persiapan dasar hukum mengenai cara bagaimana rakyat menyatakan kemauannya menurut asas-asas Undang-Undang RIS, dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk konstituante.
• Berusaha memperbaiki perekonomian rakyat, keadaan keuangan, perhubungan, perumahan, dan kesehatan, mengadakan persiapan untuk jaminan sosial dan penempatan tenaga untuk kembali ke masyarakat; mengadakan peraturan tentang upah minimum; pengawasan pemerintah atas kegiatan ekonomi agar kegiatan itu terwujud kepada kemakmuran rakyat seluruhnya.
• Menyempurnakan perguruan tinggi sesuai dengan keperluan masyarakat Indonesia dan membangun pusat kebudayaan nasional; mempergiat pemberantasan buta huruf di kalangan rakyat.
• Menyelesaikan soal Papua dalam setahun ini juga dengan jalan damai.
• Menjalankan politik luar negeri untuk memperkuat kedudukan RIS dalam dunia internasional dengan menguatkan cita-cita perdamaian dunia dan persaudaraan bangsa-bangsa. Memperkuat hubungan moril, politik, dan ekonomi antar negara-negara Asia Tenggara. Menjalankan politik dalam Uni ini yang berguna bagi kepentingan RIS. Berusaha supaya RIS menjadi anggota PBB.

Pada 15 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari yang sama, Perdana Menteri Hatta mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kabinet Republik Indonesia Serikat secara resmi dibubarkan namun terus bertugas sebagai kabinet Republik Indonesia sampai sebuah kabinet baru dibentuk.^[7]

• Kahin, George McTurnan (1952) Nationalism and Revolution in Indonesia Cornell University Press, ISBN 0-8014-9108-8
• Ricklefs (1982), A History of Modern Indonesia, Macmillan Southeast Asian reprint, ISBN 0-333-24380-3
• Simanjuntak, P. N. H. (2003) (in Indonesian), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, Jakarta: Djambatan, pp. 91–102, ISBN 979-428-499-8.

• (Indonesia) Profil Kabinet Republik Indonesia Serikat pada situs web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Hatta II	Kabinet Republik Indonesia Serikat 1949–1950	Diteruskan oleh: Kabinet Natsir